Politikus PDIP Nilai PD Telat Jika Ingin Perkuat Pemerintahan Jokowi

Jakarta - Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan keinginan Partai Demokrat (PD) untuk memperkuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat terlambat. Menurutnya, dukungan PD harusnya diberikan sebelum pilpres.

"Keinginan kader-kader PD agar PD bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa diartikan marwah PD memang lebih dekat ke pasangan Jokowi-Ma'ruf. Namun, seharusnya ini sudah dilakukan sebelum Pilpres," kata Andreas, Selasa (13/8/2019).

"Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," sambung dia.

Baca juga: PD Ingin Perkuat Pemerintahan Jokowi, PKB: Tergantung Kesepakatan

Andreas menduga keinginan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendukung Jokowi karena berharap adanya power sharing, utamanya dalam kabinet. Namun Andreas mengatakan PDIP menyerahkan keputusan terkait koalisi kepada Jokowi.

"Namun pernyataan ini juga bisa diartikan bahwa PD ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," kata Andreas.

Dia menyatakan Jokowi akan lebih jeli melihat dukungan yang mengalir seusai pilpres. Dia yakin Jokowi akan mengelola dukungan itu bakal dikelola dengan baik agar pemerintah ke depan tetap efektif.

"Tentu Presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pascakemenangan dan mengelola dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun ke depan tetap efektif," ujarnya.

Baca juga: Demokrat: Arah Politik Kami Perkuat Pemerintahan Jokowi

Sebelumnya, Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya telah mengukuhkan diri mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyatakan PD siap memperkuat pemerintahan Jokowi di periode kedua.

"Kalau ditanya ke mana arah politik Partai Demokrat, ya, arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8).

Dia menyatakan hal itu adalah sikap resmi partai. Nantinya, sikap tersebut akan diumumkan oleh SBY pada waktu yang tepat.

"Ya, itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," ucapnya. (mae/haf)