KPK soal Jeratan Korporasi di Kasus e-KTP: Tujuannya ke Sana

Jakarta - Pusaran kasus korupsi proyek e-KTP terus bergulir dengan penetapan 4 tersangka baru oleh KPK. Namun, sampai sejauh ini, rupanya KPK belum sekali pun menyasar korporasi.

Dengan penambahan 4 tersangka baru, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan total tersangka sebanyak 14 orang. Sedangkan jeratan untuk korporasi, disebut Saut, tinggal menunggu waktu.

Baca juga: Dijerat KPK Jadi Tersangka Baru Kasus e-KTP, Ini Peran Miryam-Tannos dkk

"Untuk korporasi, kita belum sampai ke sana, tapi kita akan ke sana tujuan nantinya," ucap Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

KPK baru saja mengumumkan penetapan tersangka baru dalam kasus ini. Empat tersangka baru yang dijerat adalah:
- Miryam S Haryani sebagai anggota DPR periode 2014-2019;
- Isnu Edhi Wijaya sebagai Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI;
- Husni Fahmi sebagai Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP; dan
- Paulus Tannos sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

Keempat tersangka tersebut adalah Miryam S Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, dan Paulus Tannos. Mereka dijerat melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Miryam sebenarnya sedang menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Hukuman yang dijalani Miryam itu lantaran terbukti memberikan keterangan palsu dalam sidang perkara korupsi e-KTP sebelumnya.

Mantan anggota DPR itu dihukum 5 tahun penjara dan dieksekusi ke lapas pada Maret 2018. Saat ini Miryam masih menjalani hukuman tersebut.

Sementara itu, Isnu menjabat Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) pada saat proyek tersebut bergulir. Konsorsium PNRI terdiri dari Perum PNRI, PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, dan PT Sucofindo. Konsorsium itulah yang 'diatur' untuk memenangi lelang proyek e-KTP.

Lalu, ada nama Paulus Tannos, yang merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Dalam Akta Perjanjian Konsorsium disebutkan perusahaan itu bertanggung jawab atas pekerjaan pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP.

Baca juga: Tersangka Baru e-KTP Tannos Ada di Singapura, KPK Susun Strategi

Nama Paulus pernah diseret Novanto ketika bersaksi dalam persidangan. Novanto mengaku pernah diberi tahu Paulus tentang dirinya sebagai orang dekat Gamawan Fauzi, yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dan terakhir adalah Husni, yang berasal dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Husni berperan sebagai Ketua Tim Teknis Proyek e-KTP. Dia aktif mengikuti berbagai pertemuan terkait proyek e-KTP. (dhn/dhn)