KPK Sebut Kuota Impor Pangan Jadi Lahan Suap

Jakarta - KPK beberapa kali menemukan adanya kasus suap dalam komoditas impor pangan. KPK meminta pemerintah harus tegas dalam penentuan kuota impor yang kerap dijadikan lahan korupsi bagi politikus atau pengusaha.

"Ya seperti itu (kegiatan suap-menyuap) berulang dan kita berharap sebenarnya ini disetop, tapi sampai sekarang nggak juga. Dulu kita pernah kasus impor sapi, sekarang bawang, sebelumnya dulu sapi juga. Ini kelihatannya modusnya masih sama. Cuma modus cara bergeraknya beda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan diri untuk hal itu," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

"Ini harus disetop, pemerintah ini harus tegas menurut saya. Penentuan kuota-kuota ini selalu menjadi lahan untuk suap-menyuap. Karena hampir semua komoditi. Sehingga di pasar masih kelebihan pun karena ingin mendapat keuntungan ekonomi mereka," lanjutnya.

Baca juga: KPK OTT Suap Impor Bawang, Mentan: Kalau Staf Terlibat, Pecat

Laode menilai ada titik kelemahan di pemerintahan soal kuota impor pangan. Yakni lemahnya koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagagan.

"Titik lemahnya itu sebenarnya kan sebenarnya komoditas dari pertanian itu kan ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Tetapi ini kelihatannya antara Kementerian Perdagangan dan Pertanian nggak selalu sinkron," katanya.

Ia pun mencontohkan soal perdebatan impor beras. Kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, menurutnya, tidak sejalan.

"Jadi misalnya kayak kemarin, impor beras, Kementerian Pertanian bilang ini beras banyak cukup, tapi masih saja diimpor oleh Kementerian Perdagangan akhirnya Kepala Bulog mengeluh, mau ditaruh di mana impor ini, karena gudangnya sudah penuh. Dan itu aneh sebenarnya, masa pemerintahan nggak bisa berkoordinasi dengan baik," kata Laode.

Perbedaan data kuota impor itu, jelas Laode, dapat dijadikan celah oleh beberapa oknum untuk melakukan korupsi. Itu lantaran perbedaan harga yang cukup tinggi di luar negeri dengan dalam negeri.

"Iya perdagangan pengaruh dan itu akhirnya dimanfaatkan. Karena selisih harga komoditi di luar negeri dengan dalam negeri itu tinggi banget. Kayak seperti bawang putih harganya satu kilo di sini berapa? Kalau di China murah sekali, beras juga begitu harga beras itu setengahnya harga per kg di luar negeri dengan dalam negeri," tuturnya. (eva/rvk)