Tolak Orang Parpol, Rektor PTKIN Sodorkan 2 Nama Calon Menag ke Jokowi

Yogyakarta - Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sepakat menyodorkan dua nama calon Menteri Agama (Menag) kepada Presiden Jokowi. Kedua nama tersebut akan diserahkan kepada Jokowi besok.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi, mengatakan keputusan ini merupakan hasil musyawarah Forum Rektor PTKIN di Jakarta pada 29 Juli lalu. Kemudian dipertegas dalam FGD di Yogyakarta, 5 Agustus kemarin.

Forum Rektor PTKIN, kata Yudian, menyepakati dua nama untuk diajukan menjadi calon Menag. Calon pertama adalah dirinya selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, calon kedua adalah Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fauzul Iman.

"Iya (calon pertama saya), yang kedua Rektor (UIN) Banten Pak Profesor Doktor H Fauzul Iman," kata Yudian kepada wartawan di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Soal 'Impor' Rektor, Menristekdikti Dituding Tak Paham Persoalan

Yudian menuturkan inisiatif para rektor PTKIN menyodorkan nama kepada Presiden Jokowi berangkat dari keprihatinan atas kondisi Kementerian Agama saat ini. Selain itu, para rektor PTKIN juga terkesan menolak dipimpin menteri dari unsur partai politik.

"Anda tahu kan kasus hari ini yang sedang melilit Kementerian Agama, jual-beli jabatan, itu. Nanti kalau (Menag dari) orang partai, saya mohon maaf, yang jadi menteri itu orang yang tidak profesor-doktor, apa kejadiannya?" tutur Yudian.

Forum Rektor PTKIN, lanjut Yudian, yakin Presiden Jokowi akan menerima masukan tersebut. Apalagi Presiden Jokowi memang sedang mencari kalangan profesional untuk mengisi jabatan menteri di Kabinet Kerja jilid II periode 2019-2024.

Baca juga: Tantang Menteri M Nasir, Rektor UIN Yogya Pertaruhkan Jabatannya

"Sekarang kita muncul dari (lingkungan) Kementerian Agama. Kalau bicara Kemenag, rektor-rektor inilah yang profesional, kira-kira begitu. Sekarang mau ditanya apanya? Gelarnya sudah lewat, pengalaman memimpin ada, ya kan," ungkapnya.

Meski demikian, Forum Rektor PTKIN menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Jokowi. Sebab, mereka menyadari pembentukan kabinet adalah hak prerogatif seorang pemimpin negara.

"Itu hak prerogatif presiden. Tapi yang paling penting kita punya moral force untuk dikatakan kepada siapa pun di republik ini. Kami (rektor di lingkungan) Kementerian Agama tidak mau dipimpin orang partai," tutupnya. (ush/sip)