Golkar Paling Maju di Bursa MPR-1

Jakarta - Posisi Ketua MPR menjadi rebutan partai-partai seusai Pemilu 2019. Partai Golkar pun menjadi yang paling maju dalam upaya meraih kursi Ketua MPR.

Golkar awalnya mengklaim soal kesepakatan di dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk mendukung kader partainya menjadi Ketua MPR. Kesepakatan itu, menurut Golkar, sudah ada sejak awal KIK dibentuk.

"Dari awal kan deal-nya begitu. Ya sepatutnya Golkar-lah," kata Wasekjen Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono, Kamis (1/8/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyebut seluruh parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf telah membuat semacam perjanjian informal atau gentlemen's agreement terkait kursi Ketua MPR. Dave pun berharap semua parpol konsekuen atas kesepakatan itu.

"Dari sejak sebelum pemilu sudah ada gentlemen's agreement dengan seluruh koalisi agar menjaga kerukunan di antara (anggota) koalisi," sebut Dave.

Lalu, apa kata parpol lain dalam KIK?

Wasekjen PKB Daniel Johan mengaku tidak tahu soal adanya kesepakatan itu. PKB menyebut masih menunggu hasil musyawarah para ketua umum partai KIK.

"Yang saya paham, belum ada pembahasan formal. Kita tunggu hasil musyawarah para ketum KIK," ucap Daniel.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding juga mengatakan paket pimpinan MPR harus melalui kesepakatan dari seluruh partai koalisi. PKB menyebut kemungkinan paket pimpinan MPR tergantung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau perspektifnya pemenang kedua setelah PDIP, memang Golkar yang pantas. Tapi kan kita tidak tahu apakah nanti paket kesepakatannya koalisi seperti apa. Karena saya memastikan pilihan MPR itu paket. Paket itu artinya apa? Harus kesepakatan dari seluruh partai-partai yang ada di koalisi," ujar Karding di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Jadi soal nanti siapa yang disetujui, apakah Golkar ataukah yang lain, ya tergantung kesepakatan. Mungkin juga tergantung pendapat dan arahan Pak Jokowi," imbuhnya.

Partai KIK lainnya, NasDem, mengatakan KIK sudah menyepakati adanya paket pimpinan MPR. Namun dia belum menyebut kader partai mana yang akan dijadikan calon Ketua MPR, termasuk siapa calon dari DPD yang akan masuk paket itu.

"Kami sudah sepakat membentuk paket, sepakat membentuk paket dari KIK, (ditambah) dari DPD. KIK di MPR itu kursinya 349, untuk bisa mayoritas di MPR itu 356, kurangnya 7," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate.

Terkait ada-tidaknya kesepakatan soal Golkar menjadi Ketua MPR, Johnny meminta hal itu dikonfirmasi ke Ketum Golkar Airlangga Hartarto. "Sebaiknya dikonfirmasi pada Pak Airlangga saja," ucapnya.

PDIP sebagai partai dengan raihan suara terbanyak yang ada di KIK tak banyak berkomentar tentang ada-tidaknya kesepakatan itu. Menurut PDIP, hal itu sebaiknya ditanyakan kepada ketum parpol masing-masing. Dia mengatakan PDIP lebih mementingkan kepemimpinan dibanding deal-deal tertentu.

"Harus ditanyakan kepada ketum-ketum partai, seperti kepada Cak Imin. Bukankah Cak Imin yang memulai pacuan 'perebutan' Ketua MPR?" kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

PPP, yang juga menjadi pengusung Jokowi-Ma'ruf, mengaku tak jadi masalah jika kader Golkar menjadi Ketua MPR. Meski demikian, dia mengaku tak tahu soal ada-tidaknya deal tentang kursi Ketua MPR menjadi jatah dari Golkar.

"Jika memang nantinya disepakati bahwa Golkar sebagai partai dengan kursi terbesar kedua yang mendapat posisi Ketua MPR, maka PPP tidak keberatan. Tapi soal deal awal dimaksud, PPP tidak mengetahuinya," kata Sekjen PPP Arsul Sani.

Bukan cuma parpol di KIK, Gerindra dan Demokrat yang berbeda koalisi saat pilpres juga angkat bicara. Gerindra, misalnya, menyebut suasana politik masih sangat cair sehingga apa saja bisa terjadi.

"Di sisi lain, koalisi terkait pilpres juga sudah mencair, banyak sekali kemungkinan bisa terjadi. Bisa jadi ada partai yang dulunya satu koalisi sekarang beda. Karena itu, pasti balik lagi musyawarah. Ya, semua masih mungkin terjadi," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Habiburokhman.

Sementara itu, Demokrat mengatakan, kalau memang sudah ada kesepakatan di internal KIK untuk mengusung kader Golkar duduk di kursi MPR-1, seharusnya tak terjadi kegaduhan. Demokrat mengaku belum ada komunikasi resmi terkait paket pimpinan MPR dengan mereka.

"Jika pun, misalnya, benar ada apakah mereka mau berkomitmen menepatinya dengan mengangkat Ketua MPR dari Golkar. Jika hal itu sudah tuntas dibicarakan di internal mereka, harusnya kan tidak mungkin gaduh seperti saat ini di ruang publik ya," kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 (satu) ketua dan 4 (empat) wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Di Tata Tertib MPR RI Pasal 21 (3), paket calon pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) calon ketua dan 4 (empat) calon wakil ketua yang terdiri atas unsur fraksi dan kelompok DPD. Artinya, dari kelima partai KIK, hanya empat parpol yang bisa mengusulkan nama ke dalam paket pimpinan MPR tersebut.