MA Potong Hukuman Koruptor Eks Deputi Kemenristek di Kasus Mobil Listrik

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman mantan Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Kemenristek Dr Pariatmono di kasus proyek mobil listrik di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Yaitu dari 8 tahun penjara menjadi 4,5 tahun penjara.

"Majelis hakim PK membatalkan putusan judex juris kemudian mengadili kembali dengan mengabulkan permohonan PK Pemohon menyatakan Pemohon PK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'korupsi yang dilakukan secara bersama-sama' sebagaimana dalam dakwaan primer, melanggar Pasal 2 ayat (1)UU Tipikor,"kata jubir MA, hakim agung Andi Samsan Nganro saat dihubungi detikcom, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Ini Alasan KPK Campuri Urusan Mobil Listrik Harus Buatan RI

Putusan itu diketok oleh ketua majelis hakim agung Suhadi dengan anggota M Askin dan Sofyan Sitompul. Suhadi sehari-hari merupakan Ketua Muda MA/Ketua Kamar Pidana.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Putusan tersebut dijatuhkan pada tanggal 3 Juli 2019," ucap Andi Samsan Nganro.

Di tingkat kasasi. Alasan majelis, putusan 8 tahun penjara bagi Pariatmono tidak adil karena Terdakwa lainnya yang diperiksa secara terpisah (splitsing) dijatuhi pidana yang lebih ringan yaitu Ir Dasep Ahmadi yaitu 4,5 tahun penjara.

"Putusan MA pada tingkat kasasi yang memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon PK dibuat tanpa pertimbangan secara komprehensif, adil, obyektif, signifikan dan mendasar mengenai alasan pemberatan terhadap pidana yang dijatuhkan," ujar Andi Samsan Nganro.

Baca juga: Ini Kasus Mobil Listrik yang Jerat Dahlan Iskan Jadi Tersangka

Kasus bermula saat digelar KTT APEC 2013 di Bali. Dalam acara itu dipamerkan kendaraan ramah lingkungan yaitu mobil listrik. Belakangan terungkap proyek mobil listrik itu bermasalah dan kejaksaan mengusut perkara itu.

Salah satu yang didudukkan di kursi pesakitan adalah Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi. Terungkap terjadi rekayasa sedemikian rupa dalam proyek mobil listrik itu sehingga negara merugi miliaran rupiah. Oleh MA, Dasep dihukum 9 tahun penjara dan uang pengganti Rp 17 miliar.

(asp/fjp)