Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim Imbau Jokowi Selektif Pilih Menteri

Probolinggo - Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah meminta Presiden Joko Widodo selektif memilih menteri. Dia juga mengajak semua pihak berkolaborasi memerangi paham radikalisme.

Kiai Hasan mengatakan, saat ini bangsa Indonesia tengah dihadapkan masalah intoleransi. Menurutnya itu berbahaya lantaran bisa mengancam harmonisasi dan integritas bangsa.

Dia meminta Jokowi memilih menteri yang mengetahui kebutuhan dan budaya bangsa. Baik menyangkut ideologi serta keagamaan yang moderat.

"Harapan saya Pak Jokowi selektif memilih menteri di kepemimpinan periode keduanya. Utamanya sosok menteri yang berkaitan dengan pembangunan SDM, baik di lingkup pendidikan, ekonomi maupun layanan kesehatan," kata Moh Hasan kepada detikcom saat dikonfirmasi, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: NU dan PDIP Jatim Sepakat Lawan Radikalisme dan Perkuat Ekonomi Umat

Apa yang disampaikan Moh Hasan merujuk pada hasil survei yang dilakukan UIN Syarif Hidayatullah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dalam hasil survei tersebut, gerakan mengarah pada intoleransi di Indonesia sudah sangat kuat dan deras.

"Ruang pendidikan harus mengantisipasi hal ini. Namun peranan pendidik juga harus mendapat dukungan dan kebijakan pemerintah untuk penanggulangan radikalisme," imbuhnya.

Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah baik di pusat maupun daerah agar berpihak kepada pesantren, komunitas masyarakat dan komponen bangsa yang benar-benar mampu, menangkal paham radikalisme.

"Caranya dengan membantu keputusan politik anggaran, di mana harus banyak yang diperuntukkan untuk mem-back up dan melengkapi kebutuhan dan infrastruktur seluruh pesantren di Indonesia," lanjutnya.

Baca juga: Menteri Rini Minta Doa Kiai Agar Jokowi Jadi Presiden Lagi

Menurutnya, lingkup pesantren dan komunitas merupakan benteng utama untuk menghadapi serangan paham radikalisme. awal merupakan bagian pendiri bangsa. Seperti yang ia yakini, pesantren merupakan salah satu komponen pendiri bangsa.

"Bagi pesantren 'Hubbul Wathon' atau nasionalisme itu ibadah. Menjaga ideologi agama, bangsa, menjaga budaya dan mensejahterakan masyarakat dan umat adalah sebuah kewajiban," paparnya.

Dia berharap masyarakat, pesantren dan pemerintah bisa berkolaborasi dalam membendung gerakan radikalisme. Menurutnya masyarakat dan pesantren memiliki kekuatan secara kultural, sementara pemerintah melalui kekuatan strukturalnya. (sun/fat)