Layanan VTS Dibutuhkan Kapal untuk Monitor Lalu Lintas Pelayaran

Jakarta - Keberadaan Vessel Traffic Service (VTS) yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk memonitor lalu lintas pelayaran dan alur lalu lintas pelayaran. VTS juga mendorong efisiensi bernavigasi sehingga dapat menurunkan resiko kecelakaan kapal dan mampu memberikan rasa aman bagi pengguna jasa pelayaran.

Menurut Direktur Kenavigasian, Basar Antonius, pada dasarnya setiap VTS memberikan layanan Information Navigation Service (INS) atau layanan mendasar yang harus disediakan oleh setiap stasiun VTS. VTS juga akan memberikan layanan Navigational Assistance Service (NAS) atau layanan bantuan navigasi serta Traffic Organization Service (TOS) atau layanan pengelolaan lalu lintas.

"INS disampaikan dalam bentuk siaran berita (broadcasting) berupa informasi langsung ke kapal tertentu atau atas permintaan kapal. Adapun stasiun VTS akan melaksanakan broadcasting informasi minimal sebanyak tiga kali dalam sehari," ujar Basar dalam keterangannya Rabu (24/7/2019).

Basar menjelaskan isi berita yang disampaikan VTS yaitu siaran berita jadwal tetap dan sewaktu-waktu yang berisi informasi layanan dan partisipasi VTS serta berita kepelautan dan siaran berita sesuai kebutuhan. Misalnya mengenai navigational warning terkait kondisi sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), kondisi alur pelayaran, dan bahaya navigasi di sekitar wilayah kerja Stasiun VTS.

Kemudian VTS juga meneruskan siaran berita (relay) yang berisi penerusan berita dari stasiun lain yang berpengaruh pada perkembangan situasi lalu lintas. Selain situasi, ada juga informasi kepada kapal tertentu yang menurut operator VTS berada pada situasi yang dapat membahayakan kapal tertentu dan kapal lain.

Baca juga: Tangani Gelembung Gas di Blok Migas ONWJ, Kemenhub: Kita Full Support

"Sebelum kapal masuk dan atau keluar alur pelayaran, kapal-kapal wajib melapor kepada stasiun VTS sesuai ketentuan dalam SOP dan kemudian wajib melakukan jaga dengar di Kanal VTS. Stasiun VTS juga akan melaksanakan pengawasan pada seluruh wilayah kerjanya melalui AIS dan radar," ucap Basar

Setelah berkomunikasi dengan VTS, komunikasi dengan pandu bisa dilaksanakan di mana VTS akan mengalihkan layanan kepada pandu. "Jadi komunikasi secara umum dilaksanakan oleh Stasiun VTS atau Stasiun Radio Pantai (SROP) dan pandu hanya sebatas terkait dengan kegiatan pemanduan," kata Basar.

Lanjut Basar, pemberian layanan jasa kenavigasian VTS akan dilakukan penarikan jasa PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Adapun penarikan jasa PNBP yang dimaksud dilakukan guna peningkatan kehandalan operasional VTS seperti yang sudah diberlakukan pada 21 lokasi pelabuhan yang memiliki VTS, yaitu Pelabuhan Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Batam, Palembang, Panjang, Merak, Jakarta, Pontianak, Banjarmasin, Batu Licin, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Benoa, Lembar, Bitung, Sorong, dan Bintuni.

Baca juga: Sepakati Perbatasan Darat RI-Timor Leste, Wiranto: Secara Prinsip Sudah Selesai

"Apabila terkendala dengan lokasi, sebaiknya pengguna jasa dapat berkoordinasi dengan kantor Distrik Navigasi atau VTS/SROP setempat sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran, misalnya dalam hal pengiriman nota tagihan/billing melalui email dan kemudahan lainnya," pungkas Basar.

Adapun agar pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai aturan berlaku, di setiap VTS telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengenai pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS. Di beberapa lokasi juga telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya. (idr/idr)