.webp)
"Kami alokasikan anggaran bantuan keuangan Rp 12,349 miliar untuk biaya Pilkades serentak dari APBD tahun 2019," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto kepada wartawan di kantornya, Jalan A Yani, Rabu (24/7/2019).
Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan disalurkan ke Panitia Pemilihan Desa (PPD) melalui kas desa masing-masing. Besaran anggaran Pilkades setiap desa berbeda-beda, tergantung pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Karena saat ini penyusunan DPT Pilkades baru dimulai, maka PPD bisa mengajukan anggaran menggunakan DPT Pemilu 2019 ditambah 10 persen.
"Anggaran Pilkades yang akan diterima panitia pemilihan paling rendah Rp 32 juta, paling banyak 55 juta per desa," terang Ardi.
Anggaran tersebut, lanjut Ardi, dibatasi peruntukannya untuk 7 item dalam penyelenggaran Pilkades. Yaitu honor panitia, cetak surat suara, pengadaan undangan, pengadaan CAD surat undangan, pengadaan alat tulis kantor, konsumsi rapat, serta sarana pendukung pelaksanaan Pilkades.
Sarana pendukung meliputi sewa terop, meja, kursi dan sound system, serta kelengkapan pemungutan dan pengitungan suara. Menurut Ardi, honor panitialah yang membuat anggaran Pilkades di setiap desa menjadi berbeda. Karena jumlah personil PPD tergantung pada DPT di masing-masing desa.
"Jumlah panitia minimal 16 orang, paling banyak 34 orang per desa. Honor panitia pencairannya dalam tiga tahap, yaitu pada tahapan pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara dan tahap penetapan Kades terpilih. Nilainya kalau untuk ketua Rp 400 ribu lebih setiap tahapan," ungkapnya.
Dengan honor tersebut, PPD dituntut menjalankan setiap tahapan Pilkades layaknya penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten atau kota.
Mulai dari penyusunan rencana biaya Pilkades, penyusunan dan penetapan tatib Pilkades, pendaftaran calon Kades, verifikasi syarat administrasi bakal calon Kades, penetapan calon Kades, menyusun DPT, memfasilitasi kampanye calon, menggelar pemungutan dan penghitungan suara, hingga menetapkan Kades terpilih.
"Tugasnya panitia mirip-mirip KPU. Pemungutan suara sudah pakai surat suara, pengadaan surat suara ya oleh panitia di masing-masing desa. Spesifikasinya sudah kami tentukan," tandas Ardi.
Dari 253 desa yang menggelar Pilkades 23 Oktober nanti, sudah 170 desa yang mengajukan anggaran ke DPMD Kabupaten Mojokerto. (fat/fat)
