KY soal Laporan 2 Hakim MA yang Lepas Syafruddin: Kami Tangani Serius!

Jakarta - Dua hakim Mahkamah Agung (MA) yang melepas eks Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus BLBI dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). KY berjanji akan memproses laporan tersebut.

"Setiap laporan kami proses. Apakah terbukti atau tidak, nanti dari proses hasil yang kita lakukan," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus saat berbincang dengan detikcom, Selasa (23/7/2019).

Dua hakim MA tersebut dilaporkan ke KY oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Selanjutnya, KY akan menganalisa laporan tersebut.

"Laporan itu masuk meja laporan. Tadi kan kepada saya, saya distribusikan ke meja laporan, kemudian dianalisis dan diregister, dibentuk tim panel, tim panel menanggap terbukti dibawa ke pleno, kalau tidak terbukti ya dibawa pleno juga," jelas dia.

Baca juga: KPK Siap Bantu KY Terkait Pelaporan 2 Hakim MA yang Lepas Syafruddin

Jaja sendiri belum bisa memastikan apakah pihaknya akan memanggil dua hakim yang dilaporkan. Dia memastikan akan memproses laporan tersebyt secepatnya.

"Belum tentu panggil dua hakim itu. Secepatnya diproses lah karena ini isu publik ya," ujar Jaja.

Jaja menegaskan bahwa KY akan serius menangani laporan tersebut. KY, sebut dia, tidak pernah membedakan setiap laporan yang masuk.

"Ya setiap laporan kita tangani dengan serius, tidak ada yang kita tangani tidak serius. Tidak hanya kasus begini, kasus biasa juga kami tangani serius dan tidak membeda-bedakan," tutur dia.

Baca juga: 2 Hakim MA yang Lepas Syafruddin di Kasus BLBI Dilaporkan ke KY

Sebelumnya, Syafruddin divonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan pada pengadilan tingkat pertama. Lalu, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah vonis Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Dia dinyatakan bersalah dalam kasus penerbitan surat keterangan lunas BLBI, yang pada putusan tingkat pertama disebut merugikan negara Rp 4,58 triliun. Namun MA memvonis lepas Syafruddin pada tingkat kasasi karena perbuatannya dinilai bukan pidana.

Namun, kasasi itu tidak diputus dengan suara bulat atau ada dissenting opinion. Ketua majelis Salman Luthan sependapat dengan pengadilan tingkat banding. Hakim anggota 1, Syamsul Rakan Chaniago, berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata, sedangkan anggota 2, Mohamad Askin, berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.

Putusan itulah yang kemudian berujung pelaporan hakim ke KY. Pihak pelapor menilai ada kejanggalan dalam putusan tersebut. (fai/zak)