Gerindra ke Rian Ernest soal Isu Parpol Cari Duit dari APBD DKI: Buktinya Mana?

Jakarta - Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest bicara soal rumor partai politik tingkat nasional menjadikan APBD DKI Jakarta sebagai 'lahan' mencari duit. Fraksi Gerindra DKI Jakarta menyinggung Rian Ernest yang telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

"Ernest kan sudah dilaporkan oleh Fraksi Demokrat mengenai indikasi adanya permainan dalam pemilihan wakil gubernur, kan sudah dilaporkan ke Polda," ucap Ketua Fraksi Gerindra Abdul Ghoni saat dihubungi, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: PDIP Anggap Rian Ernest Cari Panggung soal Isu Parpol Cari Duit dari APBD DKI

Rian Ernest dilaporkan Ketua Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Taufiqurrahman ke Polda Metro Jaya pada Kamis (18/7). Rian dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik karena menyebut ada politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Kembali ke Ghoni. Ghoni menyebut polisi bisa menyelidiki tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Rian Ernest. Rian harus ditanya bukti kenapa dia berbicara soal rumor tersebut.

"Aparat hukum juga bisa panggil beliau. Kalau ngoceh seperti itu, buktinya mana," ucap Ghoni.

Ghoni mengingatkan Rian untuk tidak menyebarkan berita bohong soal politik uang. Tindakan itu bisa membuat keruh suasana di DKI.

"Kalau memang ngomong hoax, kan bisa bawa suasana tak harmonis di DKI," ucap Ghoni.

Sebelumnya, Rian menyebut ada rumor tentang APBD DKI menjadi lahan cari duit dari parpol di tingkat nasional. Rian menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Upaya Mempertahankan Independensi KPK' di gedung penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/7).

"Kita ada 8 orang DPRD DKI, ini pun kita pepet terus, kita kawal terus. Karena emang rumor-rumornya, rumor-rumornya, partai politik nasional ini nyari duitnya dari APBD DKI. Ini dugaan, aduh entar gua dilaporin lagi," ujarnya.

Baca juga: Di KPK, Rian Ernest PSI Bicara Rumor Parpol Cari Duit dari APBD DKI

Alasannya, kata Rian, APBN lebih sulit dijadikan lahan karena diawasi secara ketat. Namun pengawasan APBD DKI dengan jumlah sekitar Rp 70 triliun tidak seketat pengawasan APBN.

"Di DKI itu dengan anggaran Rp 70 triliun tiap tahun, media juga nggak segitunya nyorot, potensi nyolongnya gede banget dan kita tahulah DPRD DKI seperti apa gitu. Jadi saya sebenarnya berharap teman-teman KPK, yuk sebenarnya nggak usah jauh-jauh OTT ke daerah, bagus sih untuk pemerataan pemberantasan korupsi. Nggak usah jauh-jauh, ke Kebon Sirih aja cari. Kulik-kulik dapat kok, ini kata salah seorang penyidik, tapi bukan di sini, ini penyidik dari Trunojoyo bilang, 'Yaelah DKI tinggal merem comot juga dapat,' ini dulu tapi, beberapa tahun lalu, sekarang saya yakin lebih baiklah," pungkasnya.



Siamak Juga 'Rian Ernest Bicara Asal-Usul Dugaan Politik Uang di Pilwagub DKI':

[Gambas:Video 20detik]

(aik/idh)