FPI Soal Pendaftaran Ormas: Itu Sukarela, Jangan Dikaitkan Ormas Terlarang!

Jakarta - Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan suatu ormas boleh tidak mendaftarkan diri ke pemerintah. Menurut Munarman, ormas yang tidak mendaftar ke instansi pemerintah tidak serta-merta dicap sebagai ormas terlarang.

"Itu putusan MK terhadap ketentuan pendaftaran. Sifatnya sukarela, boleh daftar boleh tidak dan tidak ada istilah pembubaran ormas ilegal bila tidak terdaftar. Tidak boleh juga disebut ormas terlarang, Ormas tersebut tetap berhak melakukan kegiatan," kata Munarman kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: Belum Beri Perpanjangan Izin, Pemerintah Evaluasi Rekam Jejak FPI

Lembaran putusan MK yang dikirimkan Munarman ke wartawan Foto: Istimewa

Pendapat Munarman ini didasari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-XI/2013. MK mengadili perkara terkait pengujian UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas terhadap UUD 1945 yang diajukan PP Muhammadiyah, yang diwakili Din Syamsuddin dan Abdul Mu'ti.

Baca juga: FPI Sebut Rekonsiliasi Selalu Gagal karena Syarat Rizieq Tak Dipenuhi

Menurut Munarman, putusan MK itu harus disebarluaskan agar tidak ada tindakan otoriter terhadap masyarakat. Dia juga berpendapat narasi izin ormas tidak boleh dikembangkan karena menimbulkan kesan sebagai bentuk gaya penjajahan baru.

"Itu pengetahuan fundamental yang harus disebarluaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar tidak terjadi otoritarianisme, totalitarianisme, tiranisme, penjajahan oleh bangsa sendiri terhadap bangsa sendiri. Terminologi izin ormas tidak boleh dikembangbiakkan dalam public discourse karena itu bentuk dari penjajahan gaya baru oleh bangsa sendiri," ujarnya. (knv/fjp)