Moeldoko Soal Kasus Novel Baswedan: Presiden Jangan Dibebani Hal Teknis Dong

Jakarta - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil alih pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan. Moeldoko menilai urusan teknis adalah pekerjaan kepolisian.

"Kalau semua diambil alih presiden, nanti ngapain yang di bawah? Jangan, presiden itu jangan dibebani hal teknis dong, nanti akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan strategis. Teknis ada Kapolri, sampai tuntas," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: Jokowi: Kasus Novel Jangan Sedikit-sedikit ke Saya, Tugas Kapolri Apa?

Moeldoko mengatakan Jokowi tidak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) baru untuk mengusut kasus Novel. Jika tim baru dibentuk, menurutnya, penyidikan akan dimulai dari awal lagi.

"Nanti kalau dibentuk TGPF lagi, berangkat dari nol lagi, lama lagi, masyarakat percaya kepada tim yang saat ini lebih mendalami indikator awal. Ya harapannya bisa terjawab dan, hati-hati, presiden sudah memberi waktu 3 bulan," kata dia.

Eks Panglima TNI itu menuturkan pengusutan kasus Novel tidaklah mudah. Menurutnya, kesulitan itulah yang membuat kepolisian tidak serta-merta mendapatkan data yang akurat.

"Ini betul-betul situasi yang tidak mudah, itulah kira-kira kenapa kepolisian dan tim pencari fakta tidak serta merta mendapatkan hal-hal yang akurat. Tapi dari hasil yang telah disampaikan itu, Kapolri membentuk lagi tim teknis. Harapannya hal-hal yang didapat itu lebih didalami lagi sehingga nanti mungkin ketemu formulanya lebih terang," kata dia.

Baca juga: Jokowi Beri Waktu 3 Bulan, Polri Tetap Optimistis Kasus Novel Terungkap

Sebelumnya, Jokowi memberi target kepada tim teknis untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan selama 3 bulan. Ia akan mengevaluasi setelahnya.

"Saya beri waktu 3 bulan, akan saya lihat nanti hasilnya. Jangan sedikit-sedikit larinya ke saya, tugas Kapolri apa nanti?" ujar Jokowi di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. (lir/idh)