"Wah, itu hak prerogatif presiden," ujar Airlangga saat dimintai tanggapan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum (ada pembahasan). (Penyusunan kabinet) itu semua tergantung Pak Presiden ya," kata dia.
Dokumen bertajuk 'Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024' memang beredar ke publik. Dokumen tersebut memuat nama-nama menteri Jokowi periode kedua.
Yusril Ihza Mahendra, yang disebut akan menjabat Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), telah menyatakan dokumen tersebut hoaks. Yusril yakin itu hoaks karena dokumen itu menyatakan rapat pembahasan menteri-menteri pembantu Jokowi digelar di Bogor.
"Sebab, tidak ada pertemuan di Sentul membahas kabinet antara Pak Jokowi dengan para sekjen partai koalisi seperti ditulis dalam lembaran di atas," jelasnya.
Ini yang Dibahas Majelis Etik Golkar saat Rapat dengan Airlangga:
(tsa/zak)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini