Yusril Tegaskan Info Jadi Menkum HAM Sepenuhnya Hoax

Jakarta - Dalam dokumen 'Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024', nama Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra disebut-sebut akan menjadi Menteri Hukum dan HAM selanjutnya. Apa kata Yusril?

Dokumen tersebut memuat keterangan bahwa hasil rapat menyepakati nama-nama menteri pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II masa kepemimpinan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Namun memang ada keanehan dari dokumen itu, tulisan di atasnya adalah 'Koalisi Indonesia Maju', padahal parpol-parpol pro-Jokowi tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja.

Yusril yang namanya dicatut dalam dokumen risalah itu menegaskan susunan kabinet yang beredar sepenuhnya hoax. "Belum ada (pembahasan soal jabatan Menkum HAM). Saya kira susunan kabinet yang beredar di atas adalah hoax," kata Yusril saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Beredar Lagi Susunan Kabinet Jokowi 2019-2024, TKN: Hoax!

Rapat pembahasan menteri-menteri pembantu Jokowi itu disebut-sebut digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Yusril menegaskan tak pernah ada rapat seperti itu di Sentul.

"Sebab tidak ada pertemuan di Sentul membahas kabinet antara Pak Jokowi dengan para sekjen partai koalisi seperti ditulis dalam lembaran di atas," jelas Yusril.

Baca juga: Bocoran Reshuffle Kabinet Jokowi

Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding sebelumnya juga menegaskan risalah kabinet menteri Jokowi jilid 2 yang beredar hoax. Dia mengatakan koalisi tak merekomendasikan nama-nama menteri.

"Itu hoax, saya kira itu hoax. Yang kedua kalau koalisi apalagi TKN tidak akan merekomendasi nama-nama atau tidak akan ikut dalam artian menentukan sepenuhnya menteri-menteri, tugas koalisi itu tugas TKN dalam hal ini itu adalah memenangkan Pak Jokowi-Ma'ruf," kata Karding saat dimintai konfirmasi.


Berebut Kursi Menteri Jokowi:

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/tor)