Diminta Bukti Politik Uang Wagub, PSI: Elite Tahu Lebih Detail dari Kami

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diminta memberikan bukti terkait dugaan politik uang dalam proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Menanggapi hal itu, PSI menyebut banyak elite politik yang lebih tahu secara detail dibanding mereka.

"Sebagai parpol yang punya DNA antikorupsi, PSI selalu berusaha terdepan dalam antikorupsi. Posisi kedua kita, bahwa rumor ini sudah beredar dan saya yakin, elite politik sudah mendengar, bahkan mengetahui lebih detail, dibanding kami," ujar wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest saat dihubungi, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Syarat Kuorum Tak Lagi Beda, PKS Harap Wagub DKI Segera Ada Terpilih

Dia juga menyebut tidak bijak bila partainya langsung menunjuk pelaku politik uang dalam wagub. Selain itu, ia menyebut, PSI tidak mempunyai cukup SDM untuk membuktikan siapa aktor yang berperan aktif dalam hal ini.

"Kami pikir jadi kurang bijak kalau tunjuk hidung. Yang PSI harapkan, itu jadi tugas KPK saja, kira-kira siapa yang aktif melobi 'menjanjikan uang'. Karena jujur saja, PSI tidak punya cukup SDM untuk mengatakan siapa aktornya, siapa yang berperan aktif," kata Ernest.

Ernest mengatakan hal ini dilakukan PSI untuk memberantas politik uang dan meminta KPK melakukan pencegahan. Menurutnya, setiap anggota DPRD tidak boleh menerima uang di luar kewajiban.

"Karena PSI selalu terdepan dalam antikorupsi, maka setelah dengar rumor ini, kami seterusnya mengimbau KPK untuk turun dan lakukan pencegahan-pencegahan. Karena tiap anggota DPRD kan tak boleh terima uang di luar kewajiban mereka. Jadi yang kita lakukan dalam semangat memberantas korupsi dalam parlemen dan juga memajukan demokrasi. Kita tidak mau tidak mau jadi wagub hanya karena modal uang," kata Ernest.

KPK sendiri menyatakan tak akan mengawasi secara langsung pemilihan Wagub DKI tapi siap menindak bila terjadi politik uang. PSI mengapresiasi KPK meski tak mengawasi langsung.

Ernest mengatakan PSI mengeluarkan pernyataan ada potensi politik uang seperti yang diadukan masyarakat. Dia mengatakan pihaknya mengeluarkan pernyataan ada politik uang tanpa bukti.

"Artinya, niatan PSI mengeluarkan pernyataan ini kan PSI mengeluarkan pernyataan ini kan bukan untuk main-main. Kita tidak mau melemparkan sesuatu hal yang tidak ada kekuatannya, hanya sekadar isu saja," tutur dia.

Ernest mengatakan pihaknya memiliki rencana melaporkan langsung kepada KPK tapi hal ini masih dalam tahap diskusi. Dia mengatakan, jika pun membuat laporan formal, PSI tak akan melakukan secara diam-diam tanpa menunjukkan ke media.

"Pertama, gagasan itu ada dan kita masih diskusikan. Tapi kalau kita pergi ke KPK bawa informasi, kita tak akan kasih tahu media. Kalau kami informasi, kita cenderung tidak terbuka. Kalau nunggu semua formal, ya korupsi di Indonesia tidak akan terungkap," tuturnya.

Sebelumnya, fraksi-fraksi DPRD DKI meminta PSI tidak asal menuduh ada politik uang tanpa disertai bukti. PSI dianggap hanya mencari sensasi ketika melemparkan rumor adanya politik uang.


Simak Video "Jalan Panjang Mencari Wagub DKI Baru"

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/jbr)