Syarat Kuorum Tak Lagi Beda, PKS Harap Wagub DKI Segera Terpilih

Jakarta - PKS berharap proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta berjalan lancar. PKS mengatakan sudah tak ada lagi beda soal syarat kuorum anggota Dewan dalam pemilihan Wagub DKI.

"Untuk kuorum, saya betul-betul itu kan pembahasan kita itu pertama tata tertib. Tatib mengacu pada aturan di atasnya. Tatib DPRD Pasal 25 juga sangat jelas sekali soal kuorum," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi kepada wartawan, Senin (15/7/2019) malam.

Dia mengatakan, soal syarat kuorum, pansus pemilihan Wagub DKI sempat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia mengatakan Kemendagri juga menyatakan syarat kuorum memang 50 persen plus satu.

Baca juga: Hanura Sebut PSI Cari Panggung Terkait Isu Politik Uang Wagub DKI

"Ketika kita konsultasikan ke Kemendagri, aturannya itu sama. Syarat kuorum 50 persen plus satu," tutur Suhaimi, yang juga jadi Pansus Pemilihan Wagub DKI.

Suhaimi juga menanggapi kembali isu yang dilemparkan PSI terkait ada politik uang di proses pemilihan DKI-2 ini. Dia mengapresiasi PSI tapi mengingatkan untuk tidak asal menuding.

"Satu sisi, saya apresiasi PSI yang memperhatikan dinamika yang ada di DPRD, juga kepedulian masyarakat DKI terkait waguub. Cuma saya beri catatan, jangan beri isu negatif. Meski tak menyebut nama, tapi definitif anggota DPRD DKI. Itu saya harap, meski rumor, harus ada buktinya," tuturnya.

Baca juga: KPK Tak Awasi Pemilihan DKI Tapi Tak Ragu Tindak Politik Uang

Suhaimi mendukung berjalannya pemilihan Wagub DKI yang profesional. Meski dipastikan kursi DKI-2 jadi jatah PKS, Suhaimi tak ingin ada isu yang dilempar tanpa bukti.

Sebab, menurutnya, untuk masalah syarat kuorum, anggota DPRD DKI memang wajib hadir karena sudah menjadi kewajiban. Dia hanya ingin proses pemilihan Wagub DKI berjalan lancar.

"Kuorum dan tidak kuorum itu kalau yang hadir diisukan negatif, kalau tidak hadir bisa diisukan negatif. Akhirnya orang jadi serba salah. Saya tidak cocok model begini, model memunculkan isu di lembaga seperti DPRD yang kehadiran di paripurna sebagai sebuah kewajiban," tuturnya.

Baca juga: Gerindra Ingin Syarat Kuorum Pemilihan Wagub DKI Diubah, PKS Menolak

"Kita harap semuanya berproses baik, berjalan lancar, secara profesional, dan DKI segera dapat wagub untuk pelayanan terhadap masyarakat DKI yang lebih baik," sambung Suhaimi.




(jbr/dwia)