KPK-BPK Cek Tanah Terkait Kasus RTH Bandung yang Rugikan Negara Rp 26 M

Jakarta - KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengecek tanah yang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung. KPK juga memeriksa dokumen kepemilikan tanah yang terkait kasus ini.

"Secara simultan, penyidik bersama tim ahli PKN (Pemeriksaan Keuangan Negara) dari BPK RI melakukan pemeriksaan fisik lapangan tanah yang terkait perkara. Penyidik juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi pemilik tanah dan pemeriksaan dokumen kepemilikan tanah atau sertifikat di kantor BPN Kota Bandung," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Kasus Korupsi Rp 26 M RTH Bandung, 3 Eks Anggota DPRD Dipanggil KPK

Febri mengatakan penyidik KPK bersama tim dari BPK fokus mendalami selisih antara harga riil dan uang yang dibayarkan Pemkot Bandung kepada warga pemilik tanah. Proyek ini sendiri disebut Febri dilakukan pada 2012-2013.

"Penyidik bersama tim ahli auditor BPK fokus terhadap unsur kerugian negara dengan mendalami selisih harga yang riil yang diterima warga pemilik tanah dengan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bandung," ujarnya.

Dia menyebut KPK telah memeriksa 81 orang saksi terkait kasus ini. Para saksi yang diperiksa terdiri dari unsur PNS hingga pihak swasta.

Baca juga: Jejak Hitam 3 Tersangka Korupsi RTH Bandung Senilai Rp 26 M

Ada tiga orang tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus yang diumumkan pada 2018 ini. Ketiga tersangka itu ialah:

- Mantan Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung, Hery Nurhayat;

- Mantan anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar;

- Mantan anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014, Kadar Slamet.

Baca juga: Oded Tepis Isu Dipanggil KPK Terkait Kasus RTH Bandung

KPK menduga kasus ini berawal saat ada alokasi anggaran untuk RTH pada APBD-P Kota Bandung tahun 2012 senilai Rp 123,9 miliar untuk enam RTH. KPK menduga modus yang digunakan berupa markup harga.

"Jadi ini tanahnya ada, prosesnya yang kurang mengikuti aturan yang berlaku, sehingga mereka (melakukan) markup, yang menjadi alasan kita menersangkakan yang bersangkutan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

Menurut KPK, ada indikasi kerugian negara Rp 26 miliar terkait proyek ini. Adapun RTH yang bermasalah antara lain RTH Mandalajati dengan anggaran Rp 33,4 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran senilai Rp 80,7 miliar.


(haf/zak)