Dinsos DKI Minta Pemerintah Pusat dan UNHCR Segera Tangani Pencari Suaka

Jakarta - Dinas Sosial DKI Jakarta menyampaikan lokasi pengungsian bagi pencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat tidak permanen. Masalah pencari suaka perlu penanganan dari UNHCR dan pemerintah pusat.

"Makanya sudah pasti tidak permanen, berapa lama tidak tahu. Makanya harus segera dilakukan pembahasan di tingkat pusat dilakukan pembahasan. (Soal) keimigrasian kan bukan di pemerintah daerah, tapi di pemerintah pusat," ucap Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah, saat dihubungi, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: Terus Bertambah, Pencari Suaka di Kalideres 1.100 Orang Lebih

Para pencari suaka datang dari negara konflik seperti Afganistan. Mereka sedang mengurus untuk dipindah ke negara penerima suaka oleh UNHCR.

Pemerintah daerah memfasilitasi lokasi penampungan sementara atas dasar kemanusiaan. Keterlibatan itu telah diatur dalam Perpres 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

"Kami sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur, Pak Sekda, ini adalah dari sisi kemanusiaan makanya kita ambil langkah seperti itu," ucap Irmansyah.

Baca juga: Sudah 465 Pencari Suaka Dipindah ke Kalideres

Meski sementara, Pemprov DKI Jakarta tidak asal melakukan pemindahan tanpa persiapan. Kebutuhan soal makanan, air, dan MCK disiapkan.

"(Lokasi) nggak selamanya, tapi kalau dibilang yang penting ada dulu kan nggak. Karena kan kita siapkan lebih baik. Kalau ada dulu kan kesannya yang penting dipindahkan, nggak begitu," ucap Irmansyah.

Menurut Irmansyah sudah lebih dari 1.100 pencari suaka ada di Kalideres. Dinas tidak bisa mengukur kapasitas di lahan eks Kodim Jakarta Barat tersebut.

"Kita tidak bisa ketahui berapa kapasitasnya karena itu kan ruang kosong dan kita belum pernah menempati ruang kosong tersebut," ucap Irmansyah.

Baca juga: 'Rumah Baru' Pencari Suaka di Pinggiran Jakarta

Dinsos akan menyediakan kebutuhan makanan bagi pencari suaka selama tujuh hari. Setelah itu, diharap soal makanan ditangani oleh UNHCR atau pemerintah pusat.

"Kita berikan selama tujuh hari dulu. Lalu, setelah itu kita tunggu perkembangan pembahasan karena DKI Jakarta menyurati kepada pemerintah pusat dan UNHCR supaya bisa ini bagaimana kaitannya dengan ini," kata Irmansyah.

Seperti diketahui, pada Kamis (11/7) pemerintah DKI Jakarta telah memindahkan pencari suaka dari trotoar Kebon Sirih ke Kalideres. Mereka dilarang kembali tidur di trotoar setelah dipindah.

"Mau dikasih tempat di sana dulu teman-teman yang protes kepada UNHCR silakan, tapi tidak ada tempat di sini. Kami sebagai pemerintah daerah Gubernur dan Ketua DPRD mau memberi tempat yang layak bagi kalian. Di sini, jangan di sini karena di sini adalah fasilitas umum," ucap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menggunakan pengeras suara kepada pengungsi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).


Simak Video "Pencari Suaka Minta Ketemu Bos UNHCR"

[Gambas:Video 20detik]

(aik/gbr)