Saran JK ke Jokowi soal Kabinet: Jangan yang Kursinya Sedikit Dapat Banyak

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan harmonisasi wilayah, suku, agama, dan politik dalam menyusun kabinet nantinya. JK juga menyarankan parpol yang kursinya sedikit tidak mendapat jatah lebih banyak.

"Jadi tidak saja asal partai, ndak. Harus ada harmonisasi, baik dari harmonisasi antarwilayah dan suku, agama, politik. Harmonsiasi dalam tingkat kemampuan, profesionalisme. Itulah baru bisa terjadi suatu yang dapat didukung semua pihak, didukung oleh seluruh rakyat," kata JK saat mengisi kuliah umum kepada peserta diklat Lemhannas di Istana Wakil Presiden, Kamis (11/7/2019).

JK menjelaskan penyusunan kabinet harus melihat unsur partai dan nonpartai terlebih dahulu. Jatah dari partai dan profesional harus ditentukan sebelum mempertimbangkan indikator lainnya.

"Pertama, harus dibikin polanya. Katakanlah kalau Anda berbicara untuk kekuasaan, berapa dari partai politik berapa non-partai artinya profesional. Kan disusun dulu, ditentukan dulu," jelas JK.

Dalam menyusun kabinet, jumlah kursi partai pendukung juga harus diperhitungkan. Dia mengatakan pembagian harus adil.

"Kemudian partai dapat berapa sesuai dengan jumlah kursi di DPR, supaya adil. Tentu jangan yang kursinya sedikit mendapatkan lebih banyak kursi dibanding yang banyak kursinya itu (sedikit), nanti kacau yang di dalam itu," tutur JK.

Lebih lanjut, unsur suku hingga agama juga harus dipertimbangkan. Dia menyarankan harus ada perwakilan menteri yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia.

"Baru mencari mengharmoniskan bangsa ini harus ada dari Aceh, harus ada Sumatera Utara. Harus ada menteri daripada Sumatera Barat, harus dari Jabar, Jateng, ada Sulawesi," tuturnya.

Baca juga: JK: Tak Ada Lagi Perbedaan Ideologi dalam Berpolitik di Indonesia

JK mengatakan tidak mudah menyusun kabinet. Dia meminta ada harmonisasi agar pemerintahan berjalan baik.

"Jadi tidak mudah juga menyusun kekuasaan nasional itu. Karena harus diharmoniskan antara politiknya dan harus diharmoniskan antara wilayahnya dan diharmoniskan antaragama, diharmoniskan antara gender. Juga, banyak sekali pertimbangannya, sehingga terjadi suatu harmoni kekuasaan," terangnya.


(fdu/nvl)