JK: Tak Ada Lagi Perbedaan Ideologi dalam Berpolitik di Indonesia

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan tidak ada lagi perbedaan mencolok terkait ideologi partai. JK menilai partai yang mengaku religius dan nasionalis tidak lagi bisa dibedakan.

"Jadi di real politiknya nanti pada bulan-bulan ini adalah saya dapat apa dari pola kekuasaan ini. Kemudian di pihak satu saya koreksi anda. Kembali lagi kita, karena tidak ada lagi perbedaan ideologi dalam berpolitik di Indonesia. Itu yang kita hadapi masyarakat ini," kata JK saat memberikan kuliah umum ke peserta pendidikan Lemhanas, Istana Wakil Presiden, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: JK Beri Angin Koalisi Jokowi Dijatah Kursi Menteri

JK menjelaskan partai politik di Indonesia hampir semuanya memiliki persamaan. Partai yang mengaku relijius, menurut JK, tidak bisa dibedakan dengan partai nasionalis dan sebaliknya.

"Parpol kita itu hampir semua mengalami terjadi dalam proses persamaan. Dulu dikenal ada partai nasional ada partai agama. Ada Golkar, PDIP. Kemudian ada lagi di pihak nasional, kemudian di pihak agama ada PAN, PKS, PKB, PPP, tapi sekarang ini terbaur," jelas JK.

Lebih lanjut, JK menegaskan partai berjuang untuk satu tujuan yaitu kekuasaan. Menurutnya, saat ini partai-partai sibuk meminta jatah kursi usai pemilu.

"Pada dasarnya semua partai berjuang untuk menang, untuk menang apa? Ya mendapat mandat kekuasaan. Jadi sekarang ini semua berbicara tentang mandat kekuasan. Semua partai satu, saya dapat kursi berapa, saya dapat menteri berapa. Tidak lagi bicara ideologi kita apa, jadi kembali ke situ sekarang ini," ujarnya.

Baca juga: Di Acara Penyerahan Kalpataru, JK Bicara soal Banjir Akibat Hutan Berkurang

Meski demikian, JK menyayangkan persamaan ideologi tidak berdampak pada masyarakat. Dia menyebut banyak polarisasi terjadi di masyarakat yang hanya disebabkan masalah-masalah yang tidak memiliki substansi penting.

"Namun di bawah terjadi suatu polarisasi seakan-akan sikap kegamaan, ideologis, itu terjadi. Padahal hanya sebab-sebab yang kasuistis. Bukan berdasarkan fundamental daripada sikap politik. Tapi terjadi dalam kasus-kasus yang menyebabkan terjadi polarisasi," jelasnya.


(fdu/mae)