Disdik soal Pungutan Rp 1,6 Juta di SMAN Kabanjahe: Sekolah Bebas Atur

Medan - Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe H Syahri Ginting memberikan penjelasan soal pungutan Rp 1,6 juta terhadap siswa baru di SMAN 2 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumut. Pungutan biaya disebut merupakan kebijakan otonom pihak sekolah.

"Sekolah itu bebas mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi karena hal-hal kecil seperti itu, tidaklah melapor ke saya," kata Ginting di sela panggilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut di Jalan Sei Besitang, Medan, Selasa (9/7/2019).

Baca juga: Ombudsman Panggil Disdik soal Pungutan Rp 1,6 Juta di SMAN 2 Kabanjahe

Ginting menyebut pungutan itu sudah direvisi. Jumlah pungutan sebelumnya Rp 1,6 juta, kini menjadi Rp 1,5 juta per siswa. Mereka yang dikenai pungutan merupakan siswa yang berasal dari keluarga mampu.

Tapi Ginting memastikan meminta pihak sekolah tidak mengenakan biaya yang membebani masyarakat. "Jangan sampai memberatkan rakyat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengkritisi 28 komponen biaya yang tercantum dalam pungutan siswa SMAN 2 Kabanjahe tersebut.

"Dari seluruh item itu, ada empat yang kita pertanyakan, seperti uang transportasi dan motivasi kerja wakil kepala sekolah. Yang seperti ini kita lihat kurang logis," kata Abyadi.


(rul/fdn)