MK Tangani 260 Sengketa Pileg, Mayoritas soal Dugaan Pengurangan Suara

Jakarta - Ada 260 perkara sengketa Pileg 2019 yang akan disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyebut mayoritas perkara berkaitan dengan pengurangan suara.

"Paling banyak pengurangan suara hampir 70 persen," kata jubir MK Fajar Laksono di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2019).

Baca juga: Hakim MK Minta Pemohon Pahami Isi Gugatan Pileg: Jangan Jaka Sembung!

Selain pengurang suara, Fajar menyebut ada juga yang berkaitan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif), penggelembungan suara, hingga netralitas PNS. Total ada 11 kategori dalil dari pemohon.

"Kalau dilihat dari segi permohonannya kalau dipetakan ada 11 dalil, ada pengurangan suara, ada penggelembungan suara , ada pelanggaran TSM, ada juga soal pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggaraan pemilu, ada soal netralitas PNS dan lain-lain. Itu yang tergambar di dalam permohonan pemohon," sebutnya.

Baca juga: Gugatan Caleg PKB Subang soal Hitung Ulang Suara Belum Disahkan MK

Sidang perdana yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan akan digelar selama 4 hari ke depan. Fajar menjelaskan selanjutnya persidangan akan dilanjutkan dengan jawaban termohon, pemeriksaan ahli dan pembuktian. Sidang pembacaan putusan rencana dilaksanakan pada 6-9 Agustus 2019.

"Setelah itu kesempatan bagi MK untuk RPH (rapat permusyawarahan hakim) pengambilan keputusan untuk diucapkan nanti antara tanggal 6-9 Agustus 2019, mudah-mudah tanggal 9 itu tuntas," sebutnya.

Sejak pagi tadi, MK menggelar sidang perdana gugatan sengketa Pileg 2019. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan. Sidang digelar menjadi 3 panel yang terbagi terpisah. Sidang mulai pukul 08.00 WIB. Hingga kini masih ada sidang yang berlangsung.


(ibh/gbr)