Toto Siapkan Perlawanan, Golkar Cirebon: Silahkan, Tidak Masalah

Cirebon - Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto dilengserkan dari jabatannya. DPD Jabar Partai Golkar menunjuk Lili Eliyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Lili kini tengah mempersiapkan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Lili mengatakan pihaknya telah melaksanakan rapat pleno diperluas, salahsatunya membahas persiapan Musdalub Partai Golkar Kota Cirebon.

"Dalam rapat pleno itu ada sosialisasi tentang Plt, kedua tentang tugas Plt untuk mempersiapkan musdalub. Rencananya tanggal 13 Juli nanti musdalub," kata Lili kepada detikcom, Selasa (9/7/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Lili mengatakan DPD Partai Golkar Kota Cirebon tak akan menghalangi Toto untuk menggugat keputusan DPD Partai Gokkar Jabar terkait pemberhentiannya dari kursi ketua. Lili menilai upaya Toto merupakan hal yang wajar.

"Tidak masalah. Biarkan saja, asal melalui jalur dan mekanisme yang benar. Ya silakan ke mahkamah partai," tuturnya.

Dinamika politik yang terjadi di tubub partai berlambang beringin itu diakui Lili merupakan hal yang biasa. "Semua struktur patuh. Ya pengurus menyambut baik adanya Plt," katanya.

Lili menegaskan pemberhentian Toto tak berkaitan dengan dukungan terhadap Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang disebut-seburt bakal maju pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar nanti. "Murni karena ada mosi tidak percaya dari lima PK yang ada di Kota Cirebon," katanya.

Sebelumnya, Toto mengaku tidak gentar dengan keputusannya mendukung Bamsoet. Toto mengaku akan tetap berjuang dan menyiapkan perlawanan, apalagi akibat keputusannya itu jabatan Ketua DPD Golkar Cirebon lepas.

"Iya betul (gara-gara dukung Bamsoet). Saya sudah di-Plt kan. Tapi kita akan tetap melawan. Kemarin-kemarin infonya," ucap Toto.

Sementara itu Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi menyebut Toto Sunanto diberhentikan dari posisi Ketua Golkar Cirebon karena diduga menyelewengkan dana partai. Dedi membantah, Toto dicopot karena mendukung Bambang Soesatyo dalam bursa caketum Golkar.

"Menurut pengajuan pimpinan kecamatan dan bendahara dana publik diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tidak digunakan untuk kepentingan partai sehingga sulit dipertanggungjawabkan secara keuangan," ujarnya.