Usul Tunda Bahas Anggaran MA karena PK Baiq Nuril, Ini Maksud Arteria

Jakarta - Anggota Komisi III F-PDIP Arteria Dahlan menegaskan tidak ada intervensi hukum soal usulannya menunda pembahasan anggaran Mahkamah Agung (MA) setelah MA menolak peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril. Arteria menegaskan DPR adalah lembaga yang taat asas.

"Makanya kalau sampai mengintervensi jauh lah ya, kami lakukan penghormatan. Kami lakukan ini karena kita sayang sama MA. MA kan mitra kami. MA harus jadi mahkamah pengadilan yang keputusannya, apa pun yang dilakukan MA harus mendapat kepercayaan masyarakat. Ini yang harus kita jaga. Jadi kita bicara dalam konteks sayang," ujar Arteria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Arteria mengatakan pihaknya ingin mencari solusi yang tepat untuk kasus Baiq Nuril. Ia menyebutnya sebagai dinamika yang ada saat pembahasan permasalahan Baiq Nuril.

Baca juga: Menkum HAM Susun Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril untuk Jokowi

"Kalau saya, apa pun itu, kita ambil sebagai dinamika yang hadir pada saat pembahasan Ibu Baiq Nuril. Makanya kita katakan kita akan cari solusi paling tepat lah. Semuanya kita tempatkan secara proporsional. Semoga dapat kita selesaikan permasalahan ini," tegasnya.

Arteria sebelumnya mengaku kecewa terhadap MA yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril. Arteria menyeru Komisi III untuk menunda pembahasan anggaran MA.

"Saya mengajak teman-teman di Komisi III untuk menunda pembahasan anggaran Mahkamah Agung sampai dengan DPR memperoleh informasi resmi terkait dengan tragedi kemanusiaan yang dihadirkan oleh Mahkamah Agung ini dapat diklarifikasikan ke kami," ujar Arteria kepada wartawan, Senin (8/7).

Baca juga: Mengenal 3 Hakim Agung yang Menolak PK Baiq Nuril

MA merespons usul tersebut. Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, menduga Arteria tidak membaca secara menyeluruh perihal penolakan MA terhadap PK Baiq Nuril. Ia pun mengatakan ada kemungkinan MA akan menjelaskannya lebih detail jika diperlukan.

"Bisa jadi Pak Arteria Dahlan hanya membaca atau mendengar sepintas lalu berita mengenai ditolaknya permohonan PK Baiq Nuril oleh MA," kata Andi kepada wartawan, Senin (8/7) malam.

"Tetapi, setelah MA menjelaskan semuanya, baik mengenai alasan MA menolak permohonan PK pemohon maupun alasan dikabulkannya permohonan kasasi jaksa penuntut umum, kemudian MA menyatakan terdakwa Baiq Nuril bersalah melanggar UU ITE, kami yakin dan mudah-mudahan Pak Arteria Dahlan dan teman-teman di Komisi III DPR dapat memahami," lanjutnya.


Komnas Perempuan Desak Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril:

[Gambas:Video 20detik]

(azr/fdn)