KPK Butuh Waktu Seminggu Cek Harta Kekayaan Bupati-Kepala Dinas di Jatim

Kasatgas Pemeriksaan LHKPN di Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK Nexio Helmus (Foto: Hilda Meilisa Rinanda)

Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengecekan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap 37 bupati dan Kepala Dinas di Jatim. Hari ini, ada enam orang yang diperiksa, yakni seorang bupati dan enam kadis.

Kasatgas Pemeriksaan LHKPN di Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK, Nexio Helmus mengatakan kegiatan ini akan berlangsung selama seminggu. Jadwalnya setiap hari akan ada enam hingga tujuh orang yang diperiksa.

Untuk hari ini, Nexio mengatakan seharusnya pihaknya memeriksa tujuh orang. Namun Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan berhalangan hadir dan ditunda Kamis.

"Ini LHKPN khususnya pemeriksaan, jadi ada rangkaian kegiatan selama seminggu terhitung sejak hari Senin sampai Jumat. Hari ini totalnya ada tujuh, tapi realisasinya ada enam. Nanti satu ada perubahan jadwal bupati Lumajang yang ditunda Kamis," kata Nexio di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (8/7/2019).

Pemeriksaan ini pun dijadwalkan akan rampung pada malam hari. Nexio mengatakan ada tiga sesi. Namun sesi pertama masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni.

"Sesi pertama ini baru selesai satu, Sekdaprov Ponorogo. Bupati Ponorogo diperiksa di sesi 1 tapi masih berlangsung. Di sesi 2 ada salah satunya dari Sumenep. Total rangkaian kegiatan nanti ada 37 orang. Hari ini 6," imbuhnya.

Nexio menyebut seluruh aset pejabat akan diperiksa secara rinci. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi.

"Ini kan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Jadi meliputi tanah, kalau harta bergerak mobil, kendaraan. Seperti pada umumnya laporan kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan. Ini rangkaian kegiatan kita tujuannya untuk pencegahan ya. Jadi perlu digarisbawahi, penekanan di sini dalam rangka pencegahan," pungkasnya.