Tahun 2026, Desa Diprediksi Sumbang GDP hingga USD 1,4 Triliun

Jakarta - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan tujuh tahun ke depan di 2026 desa-desa di Indonesia berpotensi meningkatkan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia sebesar USD 1,2 hingga USD 1,4 triliun. Hal itu terlihat dalam empat tahun terakhir pendapatan masyarakat desa meningkat dari Rp 572 ribu per kapita per bulan pada Tahun 2014 menjadi Rp 804 ribu per kapita per bulan pada tahun 2018.

Menurutnya, tujuh tahun ke depan pendapatan masyarakat desa berpotensi meningkat hingga Rp 2 juta per kapita per bulan.

"Apa artinya, Indonesia itu negara besar. Sekarang penduduk desa ada 120 juta jiwa. Tujuh tahun lagi mungkin ada 150 juta. Kalau income (pendapatan) per kapita Rp 2 juta itu artinya desa punya pendapatan Rp 300 triliun per bulan, itu akan menciptakan daya beli Rp 1.500 triliun satu bulan atau Rp 18.000 triliun satu tahun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau itu terjadi artinya desa mampu mengkontribusikan GDP sebesar USD 1,2-1,4 triliun atau lebih besar dari total GDP Indonesia saat ini," imbuhnya

Eko mengatakan, salah satu faktor terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat desa adalah pembangunan infrastruktur secara masif dari dana desa. Tak hanya peningkatan pendapatan, menurutnya, dana desa juga berkontribusi menurunkan angka stunting Indonesia dari angka 37 persen tahun 2013 menjadi 30,8 persen pada tahun 2018.

"Dalam membangun jalan saja dalam empat tahun terakhir telah mampu membangun sepanjang 191.600 KM. Ada yang bilang ini empat kali mengelilingi dunia. Tapi Indonesia negara besar, 191.600 KM kalau dibagi lebih dari 74 ribu desa dibagi 4 tahun, per desa hanya membangun 600 meter jalan per tahun," ungkapnya.

Selain dana desa, kata Eko, pembangunan desa juga melibatkan pihak swasta dan ratusan perguruan tinggi yang tergabung dalam Pertides (Forum Perguruan Tinggi untuk Desa). Terkait hal tersebut ia juga membuka pintu kerja sama bagi lembaga atau instansi untuk bersama-sama membangun perdesaan.

"Tahun lalu kita kirim 75.000 mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik. Mahasiswa bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa. Selain itu, mahasiswa juga bisa mendapatkan pelajaran dan pengalaman dari masyarakat desa. Peluang-peluang di desa sangat besar. Jadi silahkan, kalau United in Diversity mau bekerjasama monggo (silahkan)," ujarnya.

Eko menambahkan, sebagai negara besar pada tahun 2050 Indonesia berpotensi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar dunia. Menghadapi hal tersebut, lanjutnya, dibutuhkan kerja sama antar instansi atau lembaga untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan.

"Salah satu faktor yang bisa meruntuhkan potensi itu adalah kemiskinan dan kesenjangan. Karena itu kita harus bersama-sama menurunkan kemiskinan dan kesenjangan," jelasnya.

Untuk informasi lainnya dari Kemendes PDTT klik di sini.