KPK Cecar Dirut PT Pilog soal Aliran Dana di Kasus Bowo Sidik

Jakarta - KPK memeriksa Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog), Ahmadi Hasan, sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Ahmadi Hasani dicecar soal aliran dana terkait kerja sama di bidang pelayanan PT Pilog dengan PT Humpuss Transportasi Kimia.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait dugaan aliran dana terkait dengan kerja sama di bidang pelayanan tersebut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Baca juga: KPK Panggil Direktur Utama PT Pilog Terkait Kasus Suap Bowo Sidik

Hari ini, Ahmadi Hasan dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka Bowo Sidik dan Indung. Selain Ahmadi Hasan, KPK memanggil pihak swasta Muhajidin Nur Hasim sebagai saksi dalam kasus tersebut. Tapi Nur Hasim tidak bisa memenuhi panggilan KPK.

"Saksi (Muhajidin Nur Hasim) tidak hadir. Akan dikirim panggilan kedua," jelas Febri.

Dalam kasus ini, Bowo, yang merupakan anggota Komisi VI DPR, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima duit dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat Indung. Asty juga sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Asty diduga memberi suap sekitar Rp 1,6 miliar kepada Bowo. KPK menduga uang itu diberikan agar Bowo membantu PT HTK mendapat perjanjian penggunaan kapal-kapalnya untuk distribusi pupuk dari PT Pupuk Indonesia Logistik.

Selain dugaan suap, KPK menduga Bowo menerima gratifikasi sekitar Rp 6,5 miliar. Untuk gratifikasi ini, KPK menduga Bowo setidaknya mendapat uang tersebut dari empat sumber.

Sumber yang diduga terkait gratifikasi Bowo antara lain terkait gula rafinasi di Kemendag, BUMN, pengurusan anggaran di Kabupaten Minahasa Selatan, dan terkait DAK di Kepulauan Meranti, Riau. KPK pun sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan gratifikasi Bowo ini, dari anggota DPR M Nasir, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, hingga mantan Dirut PLN Sofyan Basir.





Simak Juga 'Bowo Mau Ubah BAP Terkait Mendag, KPK: Masih Ada Bukti Lain':

[Gambas:Video 20detik]

(fai/idn)