Jokowi Segera Bahas Amnesti untuk Baiq Nuril

Manado - Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril dalam kasus perekaman ilegal sehingga tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mempertimbangkan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.

Jokowi mengatakan tak mau mengomentari putusan MA atas kasus tersebut. Namun dia menegaskan persoalan tersebut sudah masuk ke ranah eksekutif, maka dia akan mengambil sikap.

"Saya tidak ingin mengomentari apa yang sudah diputuskan Mahkamah, karena itu pada domain wilayahnya yudikatif. Ya nanti kalau sudah masuk ke saya, jadi kewenangan saya," kata Jokowi di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (5/7/2019).

Baca juga: Komnas Perempuan Siap Dukung Baiq Nuril Ajukan Amnesti ke Jokowi

Jokowi mengatakan akan membicarakan lebih dulu dengan menteri terkait. Dia akan mempertimbangkan akan memberikan amnesti atau tidak.

"Saya akan bicarakan dulu dengan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Menko Polhukam, untuk menentukan apakah amnesti, apakah yang lainnya," katanya.

Namun Jokowi menegaskan perhatiannya terhadap kasus yang menimpa Baiq Nuril tidak berkurang. Meski demikian, dia mengatakan putusan MA tetap harus dihormati.

"Perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Sekali lagi, kita harus menghormati putusan yang sudah ditetapkan Mahkamah. Itu bukan pada wilayah eksekutif," kata Jokowi.

Baca juga: Juga Didenda Rp 500 Juta, Baiq Nuril: Uang dari Mana?

Lantas apakah artinya Baiq Nuril boleh mengajukan amnesti?

"Secepatnya," jawab Jokowi.


MA Tolak PK Baiq Nuril, Fahri Hamzah: UU ITE Salah Kaprah


(jor/asp)