"Kami mendukung PAN di luar kekuasaan. Memalukan jika ada kesan PAN meminta-minta masuk kabinet dan menjadi bagian dari kekuasaan," kata Ketua DPW PAN Sulbar Muhammad Asri Anas dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (3/7/2019).
Menurut Anas, PAN harus berada di luar pemerintahan sebagai imbas sikap politik di Pilpres 2019. Dia meminta PAN menjadi partai yang menyeimbangkan pemerintah dari luar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya harap jangan DPP PAN mencoba bernegosiasi kursi. Kurang baik buat demokrasi," imbuh dia.
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi sebelumnya menyebut Ketum PAN Zulkifli Hasan dan sekitar 30 dewan pimpinan wilayah (DPW) PAN bertemu di rumah dinas Ketua MPR Zulkifli di kompleks Widya Chandra, Senayan, pada 27 Juni dan 30 Juni. Diskusi informal itu merupakan pertemuan sebelum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN yang direncanakan diselenggarakan pada akhir Juli atau awal Agustus nanti.
Agenda diskusi di rumah dinas Ketua MPR itu adalah mengevaluasi Pemilu 2019 dan membahas soal sikap PAN setelah MK memutuskan menolak semua gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pasangan capres-cawapres yang telah didukung PAN, dan menurut Viva, diskusi itu menghasilkan empat hal. Pertama, mayoritas sepakat PAN harus berbenah diri. Kedua, partai berlambang matahari ini perlu berkonsolidasi. Ketiga, mendampingi masyarakat. Keempat, bersama pemerintahan Jokowi.
"Sebagian besar menyatakan PAN perlu fokus memperbaiki internal, menyiapkan proses pengkaderan, menata konsolidasi organisasi. Ketiga, membuat program-program kerakyatan yang bersifat advokasi," kata Viva.
"Dan keempat, lebih baik bersama-sama dengan pemerintah membangun bangsa dan negara," ucap Viva.
Simak Juga 'Gabung atau Oposisi? PAN-Demokrat Masih Menimbang-nimbang':
(gbr/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini