.webp)
"Prinsipnya kita ini setelah putusan MK adalah rekonsiliasi nasional. Tapi rekonsiliasi bukan dalam arti bagi-bagi jabatan atau menteri," kata Wakil Ketua DPP PAN, Irfan AB saat dimintai konfirmasi oleh detikcom, Rabu (3/7/2019).
Oleh karenanya, DPW PAN Sulsel akan mengambil sikap berada di posisi sebagai mitra kritis pemerintahan Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PAN berada pada posisi mitra kritis, bukan juga sebagai oposisi. Artinya mendukung pemerintah yang pro rakyat. Tetapi juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai aspirasi dan kepentingan rakyat," tegasnya.
Ditambahkannya, pihaknya tidak ingin terjebak pada perdebatan apakah masuk ke dalam pemerintah atau berdiri sebagai oposisi. Posisi tegas PAN nantinya akan dibawa ke Rakernas PAN yang akan berlagsung pada bulan ini.
"Ini kan belum ada pertemuan nasional. Rakernas kan pada bulan 7 ini. Situlah nanti kita putuskan. Posisi DPW PAN adalah menjadi mitra kritis," ucapnya.
Perlu diketahui, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Nazaruddin, mengecam manuver DPP yang menyatakan mayoritas pengurus wilayah PAN menghendaki bergabung ke pemerintahan.
"Saya mengecam keras kalau ada statement seperti itu. Karena itu manuver," kata Nazaruddin.
Nazaruddin menyebut pernyataan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, yang menyatakan mayoritas pengurus wilayah menghendaki bersama pemerintahan Jokowi hanyalah sebatas klaim yang bertujuan untuk menggiring opini publik.
"Itu yang kita kritik, sebaiknya pengurus DPP itu tidak mengeluarkan statement-statement ke publik yang provokatif seperti itu, yang itu sebenarnya hanyalah keinginan-keinginan dari pribadi-pribadi," tegas Nazaruddin.
Gabung atau Oposisi? PAN-Demokrat Masih Menimbang-nimbang:
(tfq/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
