Kumpulkan KPUD Jelang Gugatan Pileg di MK, KPU Harap Menang Seperti Pilpres

Ketua KPU Arief Budiman memberi pemaparan di depan KPUD provinsi seluruh Indonesia dan tim hukum. (Dwi/detikcom)

Jakarta - KPU melakukan rapat dengan KPUD provinsi dan tim hukum. Pertemuan ini untuk koordinasi penyelesaian gugatan pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pantauan detikcom di Hotel Grand Marcure, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019), acara dipimpin langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman. Arief didampingi komisioner KPU Viryan Aziz, Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Hasyim Asy'ari.

Dalam acara hadir perwakilan 28 KPUD, sedangkan 6 lainnya masih dalam perjalanan. Arief mengatakan koordinasi ini untuk menyiapkan jawaban dan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Melakukan koordinasi, menyiapkan jawaban, dan menyiapkan alat bukti, termasuk bila diperlukan menyiapkan saksi. Kita lihat perkembangan di persidangan, kita perlu menghadirkan saksi atau tidak," kata Arief.

Arief mengatakan, pada gugatan pilpres, MK telah memutuskan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU benar dan tidak salah. Arief berharap keputusan serupa juga diterima dalam hasil gugatan pileg.

"Untuk pilpres, KPU bersama-sama dengan tim hukum mampu menjawab, menjelaskan, dan menegaskan kembali bahwa apa yang telah diputuskan telah dinyatakan tetap, benar, dan tidak salah. Mudah-mudahan ini berlanjut di sesi berikutnya," kata Arief.

Arief meminta KPUD provinsi serius mengikuti arahan tim hukum dalam mempersiapkan jawaban gugatan. Arief menyebut hal ini agar proses persidangan dapat berjalan lancar.

"Teman-teman provinsi harus serius mengikuti arahan kuasa hukum. Kuasa hukum beserta tim KPU RI mohon bisa bekerja sama dengan baik apa yang dibutuhkan segera, sehingga semua yang dibutuhkan oleh para kuasa hukum bisa kita penuhi," kata Arief.

MK sebelumnya menerima 340 permohonan gugatan Pileg 2019. Dari jumlah itu, hanya 260 perkara yang diregistrasi MK dan akan disidangkan.

"MK itu menerima permohonan 340 untuk pileg. DPD-nya pokoknya 10. 330 DPR/DPRD-nya. 330 itu permohonan yang diterima atau diajukan oleh partai politik. Nah, kemudian dalam registrasi yang dilakukan, itu dari 340 itu menjadi 260 perkara yang diregistrasi," kata juru bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/7).

MK akan menggelar sidang pendahuluan pada 9 Juli. Secara keseluruhan, sidang akan berakhir pada 30 Juli. Sedangkan sidang putusan akan digelar pada 6-9 Agustus.

Simak Juga 'Usai Putusan MK, Tensi Politik Masih Tinggi?':

[Gambas:Video 20detik]