Oposisi Jangan Sendiri

Prabowo bersama Presiden PKS, elite PAN, Demokrat dan Partai Berkarya. (Foto: Grandyos Zafna)

Jakarta - Dari empat partai yang berseberangan dengan kubu petahana pada Pilpres 2019, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah menyatakan siap menjadi oposisi. Sementara dua partai lain yakni partai Demokrat dan PAN masih 'abu-abu', bahkan Gerindra pun demikian.

Merujuk pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md, jumlah oposisi idealnya lebih dari satu. Mahfud menyebut oposisi diperlukan untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan, dan agar nantinya kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa terawasi dengan baik.

"Saya berharap ada parpol lebih dari satu yang ada di luar pemerintah, jangan bergabung (semuanya ke pemerintahan). Karena dampak tidak ada oposisi, nanti kontrol terhadap pemerintah melemah. Nanti kebijakan-kebijakan tak terawasi dengan baik, bisa lahir kebijakan yang kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat," kata Mahfud, di sela acara Simposium Nasional Hukum Tata Negara yang digelar oleh Universitas Islam Indonesia (UII) di Hotel Sheraton, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (29/6/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, Mahfud menerangkan memang tidak ada larangan jika seluruh parpol ingin bergabung ke pemerintahan.

"Tapi sekali lagi, kalau mau bergabung juga itu tidak dilarang oleh konstitusi," ujarnya.

Meskipun telah menyatakan siap menjadi oposisi, PKS tetap berharap parpol yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur bertransformasi menjadi partai penyeimbang pemerintah. PKS menilai oposisi merupakan posisi yang mulia.

"Saya pribadi menganggap sangat baik kalau kita membangun oposisi. Saya menyebutnya oposisi konstruktif, ya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

"PKS tentu sangat berharap koalisi ini berlanjut dalam bentuk bukan oposisi ya, tetapi kekuatan penyeimbang, sehingga di DPR kita bisa bersama-sama menjadi sebuah kekuatan yang mengontrol efektivitas jalannya pemerintahan. Dan untuk itu, sebetulnya paling enak tidak ada kata dibubarkan, tetapi bertransformasi," imbuhnya.

Mardani mengatakan pengabdian untuk bangsa tidak hanya harus berada di dalam pemerintahan. Menurut Mardani, pemerintah dan oposisi mempunyai peran yang sama-sama penting.

"Mencintai negeri ini di dalam dan luar pemerintah sama baiknya ketika itu semata-mata memang ingin betul-betul untuk rakyat. Menurut saya, kita sedang membangun budaya organisasi. Kami tetap menyatakan posisi sebagai oposisi adalah posisi yang mulia," ucap Mardani.

Memang, pemerintahan di Indonesia pernah berjalan tanpa oposisi pada era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Saat itu dominasi Presiden terlalu kuat, sehingga sistem checks and balances tak maksimal.

Lantas bagaimana jika pemerintahan Jokowi tanpa oposisi?

Menurut peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran jika benar-benar tidak ada oposisi dalam pemerintahan Jokowi periode kedua. Arya menegaskan, oposisi diperlukan agar pemerintah tidak tergelincir menjadi otoriter dan antikritik.

"Kalau semua partai ditarik ke dalam pemerintahan, itu adalah kemunduran dalam demokrasi kita. Tak akan ada lagi kontrol dan penyeimbang di parlemen, tak akan ada lagi diskursus politik. Kalau pun ada oposisi di luar parlemen, itu tak akan punya power yang mencukupi. Mereka hanya akan teriak-teriak dari luar pagar," tutur kata Arya kepada wartawan, Jumat (28/6).

Arya menilai Jokowi sedang melakukan blunder jika memaksakan diri mengakomodasi kaum oposisi. Meskipun demikian, dia memprediksi tetap ada pihak yang menjadi oposisi nantinya.

"Terlalu banyak perbedaan, ini akan merugikan Jokowi bila menarik semuanya ke pemerintahan. Itu malah bisa menjadi bumerang," ucap Arya.

"Saya kira nanti tetap akan ada oposisi, tapi oposisi yang lemah," jelasnya.

Begitu pula dengan kaca mata penglihatan Direktur Presidential Studies-DECODE UGM Nyarwi Ahmad. Dia juga tak setuju jika tidak ada oposisi di pemerintahan Jokowi periode kedua.

Nyarwi mengatakan, jika diamati dari perjalanan politik nasional, oposisi di Indonesia memang cenderung sepi peminat sejak awal reformasi. Hanya sedikit parpol yang mampu menjalankan tugas menjadi oposisi dengan baik.

"Oposisi juga sering dilabeli dengan stigma negatif, seperti melawan pemerintah, bahkan disebut juga makar. Akibatnya, budaya oposisi tidak berkembang baik," terang Nyarwi.

Kalaupun ada parpol yang dikenal bersikap oposisi, Nyarwi menilai itu karena semacam kecelakaan politik atau takdir politik. Atau konretnya, yang gagal menjadi juara di pilpres dan tidak mendapat teman di pemerintahan. Nyarwi menyalahkan kerdilnya tradisi oposisi tulen pada elite-elite parpol di Indonesia.

"Rezim politik pemerintahan dalam sistem demokrasi tanpa oposisi... itu sangat mengkhawatirkan," ujar Nyarwi resah.

Jika dikorelasikan dengan konteks di Tanah Air saat ini, Nyarwi memprediksi jika pemerintahan Jokowi akan melawan oposisi yang tidak bergairah. Namun, Nyarwi melihat ada hal positif dan negatif jika prediksinya tepat.

Salah satu hal positifnya, menurut Nyarwi, yakni pemerintahan Jokowi tentu tak akan terganggu oleh riak-riak politik di parlemen maupun nonparlemen ketika menjalankan kebijakannya.

"Namun, di sisi lain, pemerintahan Jokowi bisa tanpa sadar terseret logika populis otoritarian, yakni dipilih dengan mandat rakyat banyak namun sekaligus dianggap menjalankan pemerintahan secara sewenang-wenang atau otoriter," terang Nyarwi.

Jika kondisi tersebut yang terjadi, menurut Nyarwi, tak baik bagi citra Jokowi. Bisa-bisa, banyak orang menjadi emoh mengapresiasi pencapaian Jokowi karena citranya kadung terlihat otoriter.

Namun lebih dari urusan citra politik, demokrasi tanpa oposisi memang berpotensi melahirkan otoritarianisme. "Oposisi tetap diperlukan dalam sistem demokrasi mana pun," kata Nyarwi.