PPDB 2019, Ombudsman Jabar: Paling Tinggi Laporan soal Zonasi

Bandung - Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Barat menemukan 86 laporan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di Jawa Barat. Berbagai laporan tersebut sudah diserahkan ke tingkatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat.

"Dari proses pemantauan sampai hari ini laporan yang masuk ada 86 laporan secara keseluruhan," ucap Kepala Ombudsman Jabar Haneda Sri Lastoto di kantor Ombudsman Jabar, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jumat (28/6/2019).

Baca juga: Ortu Siswa Curang PPDB, Ridwan Kamil: Pasti Didiskualifikasi

Seluruh laporan yang masuk ini mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK di Jabar. Kebanyakan laporan yang masuk terkait pelaksanaan PPDB di Kota Bandung.

"Laporannya terkait macam-macam. Ada yang soal zonasi hingga terkait operator PPDB yang merangkap sebagai PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi). Tapi laporan paling tinggi terkait zonasi," kata Haneda.

Ia menambahkan dari laporan yang masuk sebagian sudah disalurkan ke dinas pendidikan terkait. Pihaknya tak serta merta menyalurkan seluruh laporan ke dinas karena masih ada laporan yang kurang lengkap.

"Laporan di kita itu tidak dengan serta merta disalurkan ke Disdik. Karena ada yang laporan identitas anaknya nggak jelas, sehingga bisa merepotkan Disdik. Kita melaporkan yang sudah memenuhi syarat laporan," ujar Haneda.

Baca juga: Tipu-tipu Orang Tua Siswa di Bandung Akali Sistem Zonasi

Gara-gara Sistem Zonasi, Sekolah Ini Tak Ada Pendaftar:

[Gambas:Video 20detik]

(dir/bbn)