Pilkada Serentak 2020, KPU Ngawi Usulkan Anggaran Rp 45 Miliar

Ngawi - KPU Kabupaten Ngawi memganggarkan Rp 45 miliar untuk gelaran pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Anggaran ini naik 2 kali lipat dibanding Pemilu 2015 lalu. Pada pilkada tahun 2015 KPU Ngawi memghabiskan Rp 20 miliar dari total anggaran Rp 25 miliar.

"Kita belum ada persiapan apa-apa. Kita baru koordinasi rencana anggaran awal saja, pengajuan global awal Rp 45 milyar untuk Pilkada 2020. Dulu Pilkada 2015 anggaran Rp 25 miliar dan hanya terserap Rp 20 miliar sekian," terang Komisioner KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggaraan, Aman Ridho Hidayat kepada detikcom saat dikonfirmasi di kantornya, Jumat (28/6/2019).

Meningkatnya pengajuan nilai anggaran Pilkada 2020 itu, kata Ridho, karena ada beberapa hal yang harus disesuaikan selama 5 tahun. Selain itu, meningkatnya anggaran yang diajukan, di antaranya kemungkinan ada kerusakan kotak suara serta penambahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Pasalnya dampak bertambahnya penduduk menjadi bertambahnya DPT dan tentu bertambahnya TPS, itu faktor yang mempengaruhi. Termasuk yang paling signifikan pengadaan kotak suara, itu nanti mengikuti penetapan DPT," katanya.

Tak hanya itu, faktor jumlah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, juga mempengaruhi meskipun saat ini belum diketahui. Saat ini, jelas Ridho, meski belum masuk dalam tahapan pilkada 2020, secara internal KPU Kabupaten Ngawi telah membahas anggaran.

"Untuk pasangan belum tahu masih jauh, nanti masih awal tahun 2020-an. Kami pengajuan saja masih lama baru September nanti karena apa, tahapannya belum ada ini hanya tahapan internal," ungkapnya.

Ridho menambahkan, pembahasan terus dilakukan hingga menemukan jumlah tepat nominal yang diperlukan KPU Ngawi. Dan nilai anggaran tersebut tidak mungkin bertambah dan dipastikan bisa berkurang dalam peryetujuan.

"Berkurang bisa, kalau lebih tidak mungkin kalau dikurangi mungkin. Rinciannya ada semua dalam pengajuan anggaran. Sudah dicermati dalam besaran yang digeser mana yang dikurangi soal anggaran mana, tidak cukup satu dua kali koordinasi. Pengalaman sesudahnya dulu bisa 10 kali lebih masih di tahap awal," pungkasnya.