Siapa yang Tak Mau Jokowi-Prabowo Rekonsiliasi?

Jokowi dan Prabowo (Rengga Sancaya/detikcom)

Jakarta - Isu rekonsiliasi Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto terus bergulir menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil pilpres. Di tengah derasnya isu tersebut, ada pihak yang disebut tidak menyetujui ide rekonsiliasi dua capres pada Pilpres 2019 itu.

Partai Gerindra menyatakan tawaran rekonsiliasi itu datang langsung dari Jokowi. Meski demikian, mereka belum memberi jawaban.

"Kalau Pak Jokowi kan sudah terbuka, minta rekonsiliasi, tapi kami belum memberikan jawaban. Ada proses pengambilan keputusan yang sangat mendalam, sangat komprehensif, dan sangat lengkap di seluruh jajaran partai," kata Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid di gedung DPR, Senayan, Senin (24/6/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ada pihak yang tak setuju dengan wacana rekonsiliasi itu. Padahal, menurut Moeldoko, proses menuju rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo Subianto berjalan baik.

"Kami mensinyalir proses menuju rekonsiliasi telah berjalan dengan baik, tapi ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima itu, tidak bisa terima, masih memaksakan diri untuk turun ke jalan," kata Moeldoko saat ditemui di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Moeldoko tak menyebut pasti nama kelompok yang tak ingin Jokowi dan Prabowo melakukan rekonsiliasi. Namun dia menegaskan pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap kelompok tersebut.

"Kami sudah tahu itu siapa-siapanya, sudah tahu. Kelompok-kelompok mana, sudah kami mapping semua. Kami sudah mewaspadai apabila terjadi sesuatu, apabila terjadi sesuatu pada tanggal 27 atau setelah itu, mudah-mudahan nggak, (kelompok) yang kami kenali (akan turun pada) 26, 27 ini, 26 sedikit ya, 27 ada massa agak-agak (banyak), mudah-mudahan nggak panas sih. Kami sudah siapkan diri dengan baik," tuturnya.

Di sisi lain, PA 212 merasa aneh terhadap pernyataan Moeldoko. Jubir PA 212 Novel Bamukmin mengatakan pihaknya belum menentukan sikap politik ke depan. Jika MK sudah memutuskan hasil gugatan pilpres, barulah PA 212 bersikap dengan meminta pertimbangan sejumlah elemen.

"Ini ada kok aneh ya dengan apa yang diucapkan oleh Moeldoko. Keputusan MK belum dibacakan, tapi sudah berani menyimpulkan sikap politik," kata Novel.

"Padahal masalah MK kan jelas masalah hukum agar diputus bisa memenuhi rasa keadilan dan kami pun belum ada upaya-upaya menentukan sikap politik kami untuk langkah ke depan sebelum diputuskan oleh MK. Baru nanti setelah diputuskan MK, kami akan evaluasi langkah politik kami dengan BPN, tentunya dengan hasil musyawarah para ulama, tokoh, aktivis alumni 212," ucap Novel.

Bagi timses Prabowo Subianto, isu rekonsiliasi ini lebih tepat jika merujuk pada pemerintah dan rakyat. Koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintahlah yang seharusnya melakukan rekonsiliasi dengan rakyat yang telah, menurutnya, dirugikan oleh sejumlah kebijakan.

"Kalaupun harus rekonsiliasi, yang tepat itu adalah rekonsiliasi yang berkuasa, pemerintah, dengan rakyat, terutama rakyat yang merasa dirugikan, terkait dengan kebijakan pemerintah merugikan rakyat," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan.

Dahnil menganggap selama ini banyak tuduhan untuk kalangan yang tidak mendukung pemerintah. Dia menilai tuduhan itu sebagai narasi perpecahan. Dia menyebut ujung persaingan antara Prabowo dan Jokowi tidak pantas disebut rekonsiliatif. Alasannya, persaingan Prabowo dan Jokowi dalam pilpres tidak menimbulkan konflik.

Lalu, siapa yang tak mau Jokowi dan Prabowo melakukan rekonsiliasi?