Terus Demo di MK, Eks Penasihat KPK Ngaku Tak Kenal Prabowo-Sandi

Jakarta - Massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan kembali menggelar demonstrasi di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya Monas. Mereka menyatakan kembali beraksi untuk mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah menangani sengketa hasil Pilpres 2019.

"Tujuan utama teman-teman dan saya ke sini memberikan dukungan moril, support kepada anggota MK supaya mereka tidak usah takut, tidak usah khawatir merasa terintimidasi, merasa tertekan mereka melaksanakan saja sesuai tupoksi, sesuai dengan undang-undang MK putusan mereka itu berdasarkan keadilan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua putusan pengadilan selalu begitu, berdasarkan keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa," kata koordinator massa, Abdullah Hehamahua, di lokasi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Wiranto: Pokoknya Tak Ada Izin Demo di Sekitar MK, Polisi Berhak Membubarkan

Abdullah mengatakan sembilan hakim MK terdiri dari tiga orang usulan dari pemerintah, tiga orang dari Mahkamah Agung (MA), dan tiga orang lainnya dari usulan partai besar di DPR. Menurutnya, karena diusulkan dari ketiga pihak tersebut, hakim MK tak bisa terhindar dari konflik kepentingan (conflict of interest).

"Partai-partai besar pengalaman saya di KPK berdasarkan data-data, partai-partai terkorup di KPK itu PDIP, kedua Golkar, ketiga Demokrat. Sehingga dengan demikian maka wakil-wakil dari DPR yang duduk di MK tentu saja dari partai-partai besar, sehingga conflict of interest dari masing-masing anggota yang sudah disumpah itu tidak bisa dihindari, manusia itu pasti punya conflict interest," ujarnya.

"Kami ingin berikan dukungan moral supaya tidak usah takut meskipun dipilih DPR, dipilih partai tidak usah takut, Anda sudah anggota MK, Anda wakil Tuhan di dunia," sambungnya.

Baca juga: Sambangi Patung Kuda, Kapolres Jakpus akan Tanya Asal Massa Kawal MK

Situasi aksi di sekitar Patung Kuda. (Farih Maulana/detikcom)

Dia mengatakan massa akan bubar pada pukul 17.00 WIB atau setelah asar. Abdullah, yang merupakan eks penasihat KPK, menyatakan aksi kali ini sudah mengantongi izin. Dia mengatakan aksi kali ini diikuti GNPF-U, FPI, PA 212, Ikatan Keluarga Besar MUI, dan lainnya.

Diketahui, banyak pihak yang mengimbau tidak ada aksi di sekitar MK terkait penanganan sengketa Pilpres 2019. Imbauan ini juga dikeluarkan capres Prabowo Subianto.

Terkait imbauan ini, Abdullah mengaku tak mengenal Prabowo-Sandiaga Uno ataupun paslon Jokowi-Ma'ruf Amin. Abdullah mengatakan aksi yang digelarnya selalu berlangsung damai.

Baca juga: MUI: Putusan MK Final dan Mengikat, Semua Pihak Harus Bisa Ikhlas

"Saya selalu katakan saya tidak kenal Prabowo-Sandi, Jokowi-Ma'ruf Amin. Dari empat itu saya baru bertemu sekali Ma'ruf Amin sekitar 10 tahun yang lalu. Dan saya sudah bilang, pertama kalau yang ditakutkan Pak Prabowo itu kerusuhan, saya sudah buktikan dari tanggal 14 (Juni) hingga hari ini tidak ada apa-apa. Jika ada rusuh, berarti orang lain," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Abdullah mengaku sudah melakukan aksi berkali-kali mendukung MK. Setiap aksi yang digelar, lanjutnya, dilakukan untuk mendukung MK.

"Ya sama seperti mulai dari tanggal 14, 18, 24, 25 Juni, itu tujuannya memberikan support kepada MK, supaya 8 orang itu menjalankan tugas, memeriksa, mengadili, dan memutuskan sesuai dengan hukum," kata eks penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, di lokasi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/6).

"Artinya, mereka harus profesional, proporsional, berani, jujur, tanpa rasa takut diintervensi, diancam, atau ditekan. Itulah sebabnya setiap hari kami datang memberikan dukungan supaya mereka tidak usah khawatir akan pihak mana pun, sampai tanggal 27 nanti," sambungnya.



Tonton video Ada Yel-yel Minta Habib Bahar Dibebaskan di Aksi Kawal MK:

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/fjp)