Datangi Sultra, KPK Soroti Tanah-tanah Pemprov Belum Bersertifikat

Jakarta - KPK melakukan safari ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hari ini. Ada sejumlah hal yang dilakukan KPK, mulai dari supervisi kasus dugaan korupsi hingga membahas upaya penyelamatan aset.

"Rangkaian kegiatan diawali dengan koordinasi kepada Kejati. Hadir dalam pertemuan Kajati Sulta, Asdatun dan jajaran terkait. Tim KPK yang dipimpin langsung oleh Laode M. Syarif menyampaikan harapannya kepada Kejati dalam fungsi datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) agar dapat memaksimalkan perannya terkait upaya penyelamatan dan pengamanan aset Pemprov serta upaya peningkatan pendapatan daerah," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: KPK-Polri Kerja Sama, 2 Kasus Korupsi di Kalbar Segera Dituntaskan

Selain bertemu pihak Kejaksaan, Febri menyebut tim KPK juga mendatangi pihak Pemprov untuk melakukan koordinasi penyelesaian aset bermasalah. Dia mengatakan, berdasarkan informasi awal yang diterima KPK, terdapat puluhan aset Pemprov yang bermasalah.

"Informasi awal yang diterima KPK, sekurangnya terdapat aset Pemprov yang diduga bermasalah berupa tanah sebanyak lima lokasi dengan luas 188,2 Ha. Kedua, 52 bidang tanah belum bersertifikat, dan ketiga 15 aset berpotensi PAD belum dimanfaatkan," ucap Febri.

KPK juga akan menemui pihak Pemkot Kendari dan Kejaksaan Negeri Kendari. Persoalan yang bakal dibahas masih terkait aset-aset yang bermasalah.

"Sekurangnya di Kota Kendari, tim mendapatkan empat bidang tanah PDAM seluas 1,9 Ha dikuasai pihak ketiga. Kedua, 21 aset Pemkot bermasalah secara administrasi dan dalam penguasaan (sengketa) dan 76 bidang tanah belum bersertifikat," sebutnya.

Tak cuma ke Kejaksaan, Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari, tim dari KPK juga mendatangi Polda Sultra. Dalam pertemuan dengan Polda Sultra, KPK membahas penanganan kasus korupsi di Sultra.

Baca juga: KPK Minta Pemprov Riau Tertibkan 1 Juta Hektare Kebun Sawit Ilegal

"Tim kemudian melakukan koordinasi kepada Polda Sultra dan jajarannya terkait program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Sultra. Sehari sebelumnya tim KPK telah melakukan gelar perkara bersama jajaran penyidik Polda Sultra terkait kasus yang sedang dalam koordinasi dan supervisi KPK," jelas Febri.

KPK berkunjung ke Provinsi Sultra Foto: Dok. KPK

Kasus-kasus yang sedang disupervisi KPK itu antara lain:

1. Dugaan korupsi penyalahgunaan dana Perusahaan Daerah Konawe Selatan TA. 2012-2013 untuk kegiatan sewa alat berat (Exavator PC 200 dan Dump truck),

2. Dugaan korupsi suap pemberian izin pemanfaatan kayu (IPK) kepada PT Satya Jaya Abadi oleh Pemda Kabupaten Buton Selatan untuk pengelolaan kayu jati di Sampolawa, Buton Selatan yang disidik oleh Polda Sultra

3. Dugaan korupsi penjarangan pinus merkusii di Desa Asinua Jaya, Abuki, Konawe, yang disidik oleh Polres Konawe.



Tonton juga video DPR Siap Lakukan Fit and Proper Test Capim KPK:

[Gambas:Video 20detik]

(haf/fdn)