DPRD DKI Usul Hak Interpelasi, Anies Yakin IMB Reklamasi Sesuai Prosedur

Jakarta - Wacana hak interpelasi muncul dari DPRD DKI terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakin tidak ada masalah soal kebijakannya itu.

"Tidak ada tanggapan, kita lihat aja," ucap Anies kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2019).

Baca juga: Terbitkan IMB Reklamasi, Anies: DKI Terikat Perjanjian dengan Pengembang

Anies menyebut keluarnya IMB di Pantai Maju atau Pulau D telah melewati prosedur sehingga dia percaya tidak akan ada masalah selepas keluarnya kebijakan.

"Tapi kami yakin kalau sesuatu itu dikerjakan sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai dengan ketentuan yang ada, maka insyaallah tidak ada masalah," ujar Anies.

Baca juga: Kontroversi IMB Reklamasi Berujung Usulan Interpelasi

Sebelumnya, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. NasDem menilai Anies perlu menjelaskan terkait terbitnya IMB Pulau D kepada DPRD DKI.

"DPRD seyogianya segera mengagendakan untuk gulirkan hak interpelasi terkait penerbitan IMB di atas tanah reklamasi yang belum memiliki aturan tata ruang yang nyata nyata. Raperda RTR Pantura nya ditahan-tahan oleh gubernur," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus kepada detikcom, Senin (17/6).

Baca juga: PDIP DKI: Usul Interpelasi IMB Reklamasi Langkah Positif

Bestari mengaku hingga saat ini belum bisa mengkonfirmasi penerbitan IMB ke Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya, yang berada di Komisi D, juga belum mendapat penjelasan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait rekomendasi penerbitan IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Belum ada penjelasan dari PTSP. Rekomnya kan pasti dari Citata ke PTSP," sebut Bestari.


Simak Juga "Janji Anies soal Reklamasi Dikritik":

[Gambas:Video 20detik]

(aik/jbr)