Kontroversi IMB Reklamasi Berujung Usulan Interpelasi

Ruang sidang DPRD DKI (Zunita Amalia Putri/ detikcom)

Jakarta - Kebijakan Gubernur Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pulau reklamasi Jakarta menuai kontroversi. Anggota Dewan Jakarta kini mengusulkan interpelasi.

Usulan interpelasi bergulir dari Partai NasDem di DPRD DKI. Fungsi interpelasi adalah meminta penjelasan kepada Anies tentang penerbitan IMB itu. Soalnya, upaya meminta keterangan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tak membuahkan hasil.

"DPRD seyogianya segera mengagendakan untuk gulirkan hak interpelasi terkait penerbitan IMB di atas tanah reklamasi yang belum memiliki aturan tata ruang yang nyata. Raperda RTR Pantura-nya ditahan-tahan oleh Gubernur," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus kepada detikcom, Senin (17/6/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bestari yakin banyak anggota DPRD DKI yang akan mendukung usulan interpelasi ini. Partai Hanura menyambut usulan NasDem. Bagi Fraksi Hanura, Anies seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ketimbang menerbitkan IMB.

"Kami akan mengajak ketua-ketua fraksi untuk mengajukan hak interpelasi. Kami dukung," kata Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji (Ongen).

Fraksi PDIP berpandangan interpelasi merupakan hak Dewan. PDIP mengapresiasi pengguliran interpelasi untuk menjernihkan polemik perihal IMB ini, apalagi hingga saat ini keterangan dari pihak eksekutif Pemprov DKI dinilainya kurang representatif menjelaskan soal kontroversi itu.

"Itu hak anggota Dewan, sah, dan menurut saya langkah positif yang dilakukan oleh teman-teman, dan mengajukan hak interpelasi itu," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Dari sudut fraksi parpol pendukung Anies, Partai Gerindra berkomentar. Menurut Fraksi Gerindra, usulan NasDem itu melampaui batas kewajaran. Seharusnya Bestari Barus dari NasDem selaku pengusul interpelasi memaksimalkan upaya mencari keterangan dari eksekutif Pemprov DKI dan tak buru-buru menggulirkan isu interpelasi.

"Iya, berlebihan, itu mencari sandiwara dalam lelucon. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni.

Gerindra menolak penggunaan hak interpelasi terhadap Anies, begitu pula PKS. Menurut Fraksi PKS, pengguliran hak interpelasi prematur untuk dieksekusi. Dewan bisa menggunakan pengawasan dan pengawalan lewat pemanggilan ke SKPD tanpa harus langsung menggunakan hak interpelasi. PKS ogah ikut-ikut isu yang digulirkan NasDem dan Hanura.

"Terlalu dini melakukan hak interpelasi. Kita saja belum dapat penjelasan yang sahih dari pihak terkait, bagaimana mau ikut-ikutan," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Nasrullah.

IMB yang belakangan ini diributkan adalah untuk bangunan Pulau Pantai Maju atau yang dulu dikenal sebagai Pulau D. Anies mengaku terbitnya IMB sudah sesuai dengan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Anies berpandangan IMB dan reklamasi adalah dua hal berbeda. Reklamasi tetap dihentikan, dan IMB diterbitkan.

Fraksi Partai Demokrat juga setali tiga uang dengan Gerindra dan PKS. Fraksi ini berpandangan wacana hak interpelasi masih belum waktunya. Namun bedanya dengan Gerindra dan PKS, Demokrat akan mengkaji usulan interpelasi itu terlebih dahulu, termasuk melakukan lobi politik menyelisik latar belakang terbitnya IMB.

"Kalau salah (kebijakan penerbitan IMB tersebut) ya kita akan bersikap. Kita tidak terburu-buru," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Santoso.

Fraksi Partai Golkar juga ogah buru-buru mengambil keputusan, apakah setuju atau menolak interpelasi. Golkar akan mengerahkan anggotanya di Komisi A (bidang pemerintahan), Komisi B (bidang ekonomi), dan Komisi D (bidang pembangunan) untuk menyelidiki informasi soal IMB ini.

Golkar DKI baru akan memberi sikap setelah kajian selesai sehingga tidak salah langkah. "Jangan (terburu-buru) dong. Ini kan masalah besar. Harus kaji betul. Posisi kita (masih) minta penjelasan," ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali.

Halaman 1 2

Selanjutnya