Jokowi Minta PPDB Zonasi Dievaluasi

Ilustrasi PPDB (Foto: Andhika Akbarayansyah/detikcom)

Gresik - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi menuai banyak masalah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengakui dan meminta sistem tersebut dievaluasi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah menyerahkan 3.200 sertifikat kepada warga Gresik di GOR Tri Dharma, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).

"Tanyakan kepada menteri pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi," kata Jokowi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Jokowi enggan menjawab secara detail. Untuk permasalahan secara detail, Jokowi meminta media menanyakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

"Tapi lebih detail tanyakan kepada Menteri Pendidikan," lanjut Jokowi.

Memang terjadi sistem pro-kontra tentang sistem zonasi pada PPDB 2019. Tak sedikit orang tua atau wali murid yang memprotes sistem berdasarkan jarak kedekatan tempat tinggal ini.

Para orang tua di Surabaya menggelar unjuk rasa di depan Taman Apsari di Jalan Gubernur Suryo. Mereka ingin mencari kepastian anak-anak mereka yang lolos sistem zonasi PPDB 2019.

Unjuk rasa itu sempat membuat laman PPDB untuk SMA se-Jatim dihentikan sementara. Namun kemudian laman PPDB SMA se-Jatim sudah dibuka lagi dengan berbagai pertimbangan.

Ombudsman RI juga menilai ada beberapa kelemahan dalam penerapan PPDB dengan sistem zonasi. Kelemahan pertama, menurut Ombudsman, adalah sosialisasi sistem zonasi yang kurang gencar ke masyarakat.

"Kemendikbud dan Dinas Pendidikan di daerah kurang gencar dalam mensosialisasikan Permendikbud yang baru sehingga masih menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat," kata anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/6/2019).

"Kemendikbud juga kurang berkoordinasi dengan Kemendagri dalam penerapan sistem zonasi sehingga beberapa kepala daerah masih melakukan modifikasi sistem zonasi yang menyimpang dari tujuan utama sistem tersebut," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya