Menhan Bisiki Polisi Soal Kivlan, Polri: Itu Kewenangan Penyidik

Jakarta - Polri menegaskan proses hukum yang sedang dijalani Kivlan Zen adalah di bawah kewenangan penyidiknya. Diketahui Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku telah 'membisiki' polisi untuk mempertimbangkan jasa-jasa Kivlan semasa dulu aktif sebagai prajurit TNI Angkatan Darat.

"Itu kewenangan penyidik. Penyidik yang akan mempertimbangkan itu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Bisikan Menhan agar Kasus Kivlan Dipertimbangkan

Pada Rabu (19/6), Ryamizard mengatakan dirinya telah menerima surat dari Kivlan Zen yang pada intinya berisi permintaa tolong terkait kasus Kivlan di kepolisian. Kivlan saat ini berstatus tersangka makar dan kepemilikan senjata api oleh Bareskrim Polri.

"Saya hargai dia, minta tolong saya. Tapi ingat ya, masalah hukum, masalah politik, tidak saya (ikut campur). Tapi saya sudah bisik-bisiklah dengan teman-teman polisi, coba dipertimbangkan lagi," kata Ryamizard di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Pertimbangan yang dimaksud Ryamizard salah satunya soal jasa Kivlan selama mengabdi di satuan TNI. Namun dia menegaskan tidak ikut campur dalam urusan hukum dan politik.

Baca juga: Kivlan Merasa Difitnah Iwan, Polri Serahkan Persidangan

Ryamizard mengaku menghormati Kivlan sebagai seniornya di TNI. Namun ia kembali menegaskan bukan berarti Kivlan tidak boleh dihukum.

"Saya kan cuma (bilang) mempertimbangkan, bukan nggak boleh dihukum, nggak. Dipertimbangkan," tuturnya.

Selain kasus makar dan kepemilikan senjata api, nama Kivlan juga diseret dalam rencana pembunuhan kepada empat tokoh nasional, yakni Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, serta Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere. (aud/aan)