Ahli KPU Jelaskan Kerja Operator Entry Data di Situng: Tak Boleh Kreatif

Jakarta - Ahli yang dihadirkan KPU di sidang MK, Marsudi Wahyu Kisworo, menjelaskan cara operator menginput data di situng. Menurut Marsudi, operator hanya memasukkan data dari formulir C1. Sekalipun ada kesalahan dalam form C1 dari lapangan, tak boleh ada proses kreatif untuk melakukan perbaikan. Mereka harus melakukan kerja benar-benar apa adanya.

Marsudi awalnya bicara soal disclaimer di situng KPU. Salah satu disclaimer-nya terkait cara operator memasukkan data ke situng.

"Pertama menyatakan bahwa data entry yang ditayangkan pada menu hitung tersebut adalah data yang apa adanya, dimasukkan apa adanya dari form C1," kata Marsudi di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).

"Apa implikasinya? Kalau di C1 ada kesalahan, sebagai contoh, misalnya saya tunjukkan kesalahan dalam menjumlah total suara, kalau di form C1 sudah salah, maka di situng juga akan salah, kenapa? Karena para operator situng, seperti para operator lainnya," ujar dia.

Baca juga: KPU Tak Hadirkan Saksi di Sidang MK, Hanya Ajukan Ahli

Marsudi mengatakan setiap operator situng disumpah untuk memasukkan data sebagaimana tertulis dalam formulir C1. Meskipun data di form C1 salah, si operator tak boleh mengoreksinya.

"Mereka (operator) itu biasanya (seperti) di perbankan, misalnya, yang saya tahu mereka itu disumpah untuk memasukkan apa yang ada di kertas, mereka tidak boleh merekayasa atau kreatif biarpun yang di kertas itu salah, tapi operator data entry itu harus memasukkan data apa adanya," ujar dia.

Baca juga: Ahli yang Dihadirkan Tim Prabowo Sebut Ada Kesalahan di Situng KPU

Marsudi menjelaskan, jika ada kesalahan dalam penghitungan perolehan suara, akan dikoreksi dalam rekapitulasi suara berjenjang.

"Terjadi kesalahan form C1 dikoreksinya tidak di situng, tapi dikoreksi pada proses penghitungan suara berjenjang," ujarnya.

Untuk diketahui, situng bukan merupakan penghitungan resmi dari KPU. Penghitungan resmi KPU dilakukan secara manual berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional. Data penghitungan manual berjenjang inilah yang kemudian ditetapkan oleh KPU. (knv/fjp)