Anies Enggan Salahkan Ahok yang Terbitkan Pergub Reklamasi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tidak bisa begitu saja mencabut Pergub tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Anies enggan menyalahkan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menerbitkan Pergub tersebut.

"Menyalahkan atau tidak, faktanya sama, yaitu Pergub 206/2016 telah diundangkan dan telah digunakan jadi dasar untuk membangun. Saya perlu tegaskan bahwa Pergub adalah keputusan institusi Gubernur dan saya harus menjaga kredibilitas institusi ini," kata Anies Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Perjalanan Pulau Reklamasi hingga Kantongi IMB

Anies menuturkan tidak ingin membuat ketidakpastian hukum. Dia mengatakan suka atau tidak aturan tersebut sudah diundangkan dan bersifat mengikat.

"Suka atau tidak atas peraturan itu, kenyataannya ia telah diundangkan dan bersifat mengikat," sebut Anies.

Anies sendiri menjelaskan bila Pergub era Ahok dicabut akan membuat warga tidak percaya dengan hukum. Dia tidak ingin warga kehilangan kepercayaan terhadap hukum.

"Kalau dicabut masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum. Karena pernah ada preseden seperti itu," sebutnya.

Baca juga: Kontroversi IMB Reklamasi Berujung Usulan Interpelasi

Anies mengingatkan meski telah menyetop reklamasi, dia harus mengikuti aturan hukum. Dia mengaku tidak bisa melakukan tindakan hukum berdasarkan perasaan tidak suka.

"Menghukum itu dengan dasar hukum, atau menghukum berdasar rasa marah dan memuaskan perasaan? Saya rasa kita perlu jaga prinsip dasar ini: janganlah ketidaksukaanmu pada seseorang atau suatu kelompok membuatmu bersikap tidak adil," jelas Anies.


Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi dari Kaca Mata Pengamat:

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/gbr)