Sekretaris BPBD Trenggalek Tri Puspitasari mengatakan, empat desa tersebut yakni Desa Besuki, Karangtengah, Nglebeng dan Desa Terbis. Sebagian besar warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, karena sejumlah mata air mulai mengering.
"Jadi, kami sudah mulai mengirimkan bantuan air bersih ke desa-desa terdampak. Sampai sekarang yang minta baru empat desa. Kebetulan desa yang mulai kering ini setiap tahun selalu mengalami krisis air," kata Tri Puspitasari, Selasa (18/6/2019).
Permintaan bantuan air bersih harus dilakukan secara resmi oleh pemerintah desa dengan sepengetahuan Camat setempat. Selain itu, BPBD melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ada di tingkat kecamatan akan melakukan peninjauan langsung di lokasi krisis air, guna memastikan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
"Sebelum dikirim bantuan, kami akan cek dulu seperti apa kondisinya. Kalau memang benar-benar sudah mengalami krisis air maka akan langsung kami kirimkan bantuan air bersihnya," ujarnya.
Sekretaris BPBD Trenggalek menambahkan, wilayah Trenggalek menjadi salah satu daerah rawan kekeringan di Jawa Timur. Bahkan pada tahu lalu terdapat 42 desa yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat mengeringnya sumber air di perkampungan warga.
"Tahun kemarin itu, dari 14 kecamatan di Trenggalek hanya Kecamatan Gandusari yang tidak terdampak kekeringan, sementara 13 kecamatan lainnya mengalami kekeringan. Harapannya semoga tahun ini tidak banyak yang kekeringan," imbuhnya.
Untuk mengantisipasi meluasnya bencana kekeringan, BPBD Trenggalek telah menyiapkan anggaran penyediaan air bersih di APBD 2019 sebesar Rp 150 juta. Apabila jumlah tersebut tidak mencukupi maka akan mendapat 'backup' dari Pemkab Trenggalek dan BPBD Jatim melalui biaya tak terduga (BTT).
"Strateginya sama dengan tahun lalu, kami menyiapkan anggaran penyediaan air bersih, kalau kurang akan dibantu dari BTT, tahun lalu itu ada back up BTT dari APBD kabupaten kalau tidak salah Rp 500 juta," ujar Tri.
Pihaknya optimistis penanggulangan kekeringan tidak akan kehabisan anggaran. Sebab penanganannya dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten hingga pemerintah pusat.
"Kalau memang kabupaten dan provinsi kehabisan anggaran maka kita bisa mengajukan bantuan dana siap pakai ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," pungkasnya. (sun/bdh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini