Demokrat DKI Minta DPP Beri Sanksi ke Pengurus yang Bikin Gaduh

Jakarta - DPD Partai Demokrat DKI Jakarta meminta pihak DPP menindak tegas para pengurus partai yang menciptakan kegaduhan. Ketua Demokrat DKI, Santoso pemberian tindakan tegas sesuai dengan AD/ART partai.

"Meminta DPP untuk bersikap tegas sesuai anggaran dasar rumah tangga kepada para pengurus Partai Demokrat yang menciptakan kegaduhan dengan cara lainnya memecah belah Partai Demokrat," kata Santoso saat jumpa pers, di kantor DPP Demokrat DK, Jalan Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019).

Baca juga: Demokrat DKI Tolak Wacana KLB: Di Bawah SBY, Partai Masih On the Track

Santoso menilai pemberian sanksi kepada pengurus yang membuat kegaduhan merupakan salah satu cara memperkuat soliditas. Menurutnya, pemberian sanksi harus dilakukan tanpa pandang bulu senior atau junior.

"Untuk menciptakan soliditas dan kekompakan Partai Demokrat, mulai dari level atas sampe paling bawah jelas kami DPD Demokrat DKI Jakarta mengusulkan meminta kepada DPP untuk menindak tegas terhadap pengurus DPP tanpa dikotomi senior atau junior bisa menciptakan kegaduhan apalagi sampai mengusulkan adanya KLB agar diberi tindakan tegas oleh DPP sesuai dengan aturan internal Partai Demokrat," paparnya.

Baca juga: DPC Demokrat di Sulut Dukung Penuh SBY dan Tolak Wacana KLB

Namun, untuk bentuk sanksinya Santoso menyerahkan sepenuhnya kepada DPP.

"Bagaimana sanksinya, bentuknya seperti apa, kami serahkan ke DPP," imbuhnya.

Demokrat DKI sebelumnya menyatakan menolak usulan adanya Kongres Luar Biasa (KLB). Demokrat DKI menegaskan tetap mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum.

"Merespon wacana KLB yg dihembuskan senior Partai Demokrat , kami berpandangan tidak ada kepentingan memaksa untuk KLB. Di bawah pimpinan Pak SBY, Partai Demokrat masih on the track di jalur yg tepat, sehingga usulan KLB kami tolak keras," terang Santoso.


Tonton video Ada Kader 'Gaduh', Senior Partai Demokrat Buat Pernyataan:

[Gambas:Video 20detik]

(zak/zak)