F-PDIP Tolak Usul Bentuk Pansus 22 Mei: Jangan Intervensi Hukum

Jakarta - Fraksi PDIP menolak usulan pembentukan Pansus 22 Mei yang datang dari anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi. FPDIP mengatakan saat ini kasus tersebut tengah ditangani kepolisian.

"Jangan intervensi hukum dong, kan proses penyidikan lagi berlangsung oleh polisi. Kasus kriminal kok di-pansus-kan?" kata anggota F-PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Anggota Fraksi PKS Usul Bentuk Pansus 22 Mei

Menurut Eva, penanganan kasus kerusuhan 22 Mei 2019 dilakukan polisi secara transparan. Selain itu, kata dia, Komnas HAM turut mengusut kasus itu.

"Polisi amat terbuka. Ini zaman keterbukaan, jadi biar Komisi III saja yang mantau melalui raker komisi," ucapnya.

"Apalagi Komnas HAM juga sedang melakukan penyelidikan kasus tersebut," imbuh Eva.

Baca juga: Jokowi soal Usul Bentuk TGPF Rusuh 22 Mei: Beri Waktu Diselesaikan Polisi

Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait kerusuhan 22 Mei 2019. Hal ini disampaikan Aboe Bakar dalam rapat paripurna DPR.

"Kami usul bentuk Pansus 22 Mei. Anggota keluarga mengalami kebuntuan proses hukum serta mereka yang mengalami akses hukum dan informasi," kata Aboe Bakar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

Menurut dia, pansus diperlukan untuk turut mengawasi proses hukum terkait kerusuhan 22 Mei. Aboe Bakar berharap usulannya diterima.

"Berapa sih sebenarnya jumlah korban yang ada, kita bisa mendorong proses hukum serta membantu memberikan akses hukum dan informasi kepada masyarakat terkait kerusuhan Mei kemarin. Saya rasa ini usulan yang sangat lugas jelas, semoga menjadi perhatian kita semua," ujarnya.


Tonton video Kompolnas: Polisi Bertindak Sesuai Aturan di Aksi 22 Mei:

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/tsa)