Duduk Perkara Isu KLB Demokrat

Foto: Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) (Arief Ikhsanudin/detikcom)

Jakarta - Isu soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat ramai dibicarakan menyusul konferensi pers senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD), termasuk Max Sopacua. GMPPD menegaskan isu KLB itu hanyalah isapan jempol semata.

Pembicaraan soal KLB Demokrat berawal saat Max dkk menggelar konferensi pers menyikapi situasi politik terkini. GMPPD menyoroti soal hasil Pileg 2019 yang mana Demokrat berada di posisi ke-7.

"Kami tidak desak (DPP) kami memberi gambaran umum DPP, agar tidak tinggal diam. Masa kita banggakan cuma 7,7 persen. Kita pernah 20 persen. 7,7 persen sama dengan 2004," kata Max Sopacua dalam jumpa pers di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

GMPPD meminta agar DPP bisa mencari jalan keluar agar partai pimpinan Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut bisa bangkit kembali. Max mengingatkan soal prinsip Demokrat.

"DPP harus berpikir bagaimana semangat masyarakat jadi bagian Demokrat. Kata Pak SBY (Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono) kita selalu punya prinsip million friends, and zero enemy," tuturnya.

Tak hanya itu, Max meminta Demokrat agar tetap berada di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia mengingatkan, dukungan kepada Prabowo dilakukan dengan proses rakernas dan secara resmi, sehingga bila ingin keluar, harus dilakukan secara resmi pula.

"Ada statement tidak di (kubu) 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno), bubarkan koalisi. Dari mana hal demikian? Silakan bawa itu, tapi jangan bawa Demokrat. Saat dukung Prabowo itu rakernas dan daerah menginginkan 02. Kalau dicabut, harus ada keputusan yang diketahui orang daerah," sebutnya.

Saat konferensi pers, GMPDD juga mengeluarkan pernyataan tertulis. Dalam rilis persnya memang sempat disinggung soal KLB, hanya saja tidak disampaikan secara langsung.

Tampaknya rilis pers itu menyebar dan menimbulkan reaksi dari kader daerah. Kader Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarat (DIY) mendesak DPP untuk menindak senior partai tersebut, termasuk Max Sopacua.

Foto: Max Sopacua. (Agung Pambudhy/detikcom).

"Meminta dan mendesak kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk menindak tegas sesuai dengan peraturan organisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD dimaksud, antara lain kepada Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DIY, Heri Sebayang, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (14/6/2019).

Heri menilai, manuver GMPPD merupakan tindakan yang tidak etis dan jauh dari kepatutan. Mengingat saat ini keluarga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sedang berduka cita atas meninggalnya Ani Yudhoyono.

"Meskipun (Ani Yudhoyono) telah wafat dan dimakamkan, di berbagai tempat masih melaksanakan doa bersama, tahlil, salat ghaib, dan bertafakkur mengenang segala kebaikan, inspirasi, keteladanan dan karya amal dari almarhumah," kata Heri.

Dia juga mempermasalahkan manuver GMPPD yang justru mengumbar permasalahan internal Partai Demokrat ke publik. Seperti kekecewaan sejumlah kader dan tokoh senior Partai Demokrat atas perolehan suara dalam pemilihan legislatif 2019 kemarin.

"Tidak patut permasalahan internal Partai Demokrat disampaikan ke publik, karena permasalahan internal dapat diselesaikan secara internal sesuai dengan peraturan organisasi Partai Demokrat," sebutnya.

Max Sopacua langsung memberikan klarifikasi. Ia membantah mengusulkan ada KLB di partai berlambang mercy itu. GMPPD mengakui memang sempat menyinggung soal KLB Demokrat dalam siaran persnya, namun bukan hal itu poin dari pernyataan para senior partai.

"Saya titik beratkan konpers (konferensi pers) kemarin adalah penyelamatan partai saja. kalau ada KLB itu alternatif. Mereka itu kan membaca, mereka membiarkan partai hancur. Baca dulu bagiannya. Wartawan juga bisa baca. KLB alternatif. Jangan itu yang jadi acuan. Yang jadi acuan adalah bagaimana selamatkan partai di 2024. itu titik tolaknya," tegas Max.

"Konpers dibuat untuk selamatkan partai di 2024. KLB adalah alternatif, bukan konferensi pers itu buat KLB. Bego aja yang baca itu. Saya bicara dari awal sampai akhir bagaimana menyelamatkan partai," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan senior Demokrat yang hadir dalam konferensi pers, Ahmad Mubarok. Ia menegaskan, tak ada yang menginginkan adanya KLB.

"Nggak ada KLB. Kalau toh ada KLB harus sesuai dengan anggaran dasar. Yang ada itu keprihatinan karena Demokrat sekarang menjadi urutan no 7. Mundur, mundur gitu," kata Mubarok dihubungi terpisah.

Menurut Mubarok, ada yang salah hingga menyebabkan Demokrat kini berada di urutan ke-7. Untuk itu para senior partai mengusulkan perlu ada perbaikan agar di Pileg 2024, Demokrat bisa kembali bersinar.

"Ada yang salah, menyimpang dari ftirahnya. Dulu partai Demokrat terbuka dengan ideologis nasional religius. Cirinya bersih, cerdas, dan santun. Kita ingin kembali ke prinsip pertama itu," sebut Mubarok.

Para senior partai mengaku prihatin kini banyak kader Demokrat yang bahasanya menjadi tidak santun. Namun Mubarok menolak menyebut siapa yang dimaksudnya.

"Yang kita prihatin banyak bahasa tidak santun, ya itulah dari orang yang nggak ngerti sejarah. Kalau toh seandainya ini mengarah pada forum apapun, itu harus sesuai AD/ART. Kita nggak ada wewenang usul. Itu wewenang DPC," paparnya.

Foto: Agus Hermanto (kiri). (Agung Pambudhy/detikcom)

Dewan Pembina Demokrat angkat bicara soal pernyataan Max Sopacua dkk. Pandangan dari para senior akan dibahas di DPP.

"Suatu perbedaan pandangan, suatu perbedaan pendapat itu di seluruh parpol itu pasti ada. Makanya karena ada suatu perbedaan pandangan, barangkali sama senior dan barang kali ada yang junior dan lain sebagainya, sudah pasti akan ditindaklanjuti oleh DPP," ungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto.

Menurut Agus, DPP PD akan menindaklanjuti usulan dan permintaan dari para senior yang disebutnya sudah berjuang untuk partai. Agus mengatakan DPP PD akan membicarakan usulan dari senior secara komprehensif sesuai dengan AD/ART.

"DPP pasti akan memfasilitasi seluruhnya, hal yang dimintakan ataupun hal yang diinginkan oleh kader, dalam hal ini tentunya nanti akan dibicarakan secara komprehensif sesuai dengan aturan yang ada di DPP, sesuai dengan AD/ART dan lain sebagainya," jelasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya