Menuai Protes, Pemprov DKI Batalkan Kegiatan yang Undang Muslimah HTI

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan undangan rapat yang sempat mengundang Muslimah HTI. Pembatalan dilakukan karena undangan yang tersebar di media sosial tersebut menuai protes.

"Dikarenakan adanya yang mengkritisi terkait dua organisasi (Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis) yang terundang tersebut. Maka kami membatalkan kegiatan rapat tersebut," kata Plt Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri melalui pesan singkat, Kamis (13/6/2019).

Sebelumnya, beredar surat undangan rapat dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Rapat sedianya akan membahas konten poster antikekerasan terhadap perempuan dan anak, Jumat (14/6).

Terdapat tanda tangan Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati dalam surat tersebut. Organisasi Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis ikut diundang dalam rapat tersebut.

Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas itu kini sah dicap sebagai organisasi terlarang.

Baca juga: Anies Buka-bukaan soal Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi

Kasus bermula saat Menkumham membubarkan HTI pada 2017 dengan berdasarkan UU Ormas. HTI tidak terima dan menggugat ke PTUN Jakarta.

Pada 7 Mei 2018, PTUN Jakarta menolak gugatan HTI. Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta pada September 2018. HTI tak terima dan mengajukan permohonan kasasi. Apa kata MA?

"Tolak kasasi," demikian dilansir website MA, Jumat (15/2).

Undangan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Pemprov DKI yang menuai protes dan kemudian ditarik. (Foto: Istimewa)

Undangan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Pemprov DKI yang menuai protes dan kemudian ditarik. (Foto: Istimewa)

(fdu/nvl)