Ini Kata Para Ahli yang Namanya Dikutip Prabowo dalam Gugatannya ke MK

Jakarta - Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi menilai bukti yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kurang kuat. Sebab bukti yang diajukan paling banyak berupa tautan berita dan tidak menguatkan dalil pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Salah satu yang dikutip adalah pendapat Veri dan Bivitri Susanti di sebuah link berita.

"Tentu di sini lah tantangannya adalah membuktikan dalil baik secara kualitatif bahwa pelanggaran atau tidak, tapi juga membuktikan dalil yang TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Menurut saya ngga cukup hanya menggunakan pemberitaan-pemberitaan media dan membangun framing bahwa pemilu kita ini terjadi secara tidak jurdil dan demokratis. Nah ini tugas 02 untuk membuktikan," kata Veri, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: Prabowo Tuding KPU Gelembungkan 22 Jutaan Suara untuk Jokowi, TKN: Bluffing!

Veri mengatakan sejatinya teori yang disusun tim hukum Prabowo-Sandi sudah cukup mumpuni. Namun untuk membuktikan adanya pelanggaran TSM membutuhkan bukti kuat, seperti misalnya adanya surat perintah untuk memenangkan calon tertentu yang dijalankan secara terstruktur.

"Kalau misalnya ada bukti kuat perintah surat tugas yang memerintahkan pada struktur yang ada untuk bergerak memenangkan kandidat tertentu, maka harus dibuktikan lebih lanjut oleh yang bersangkutan apakah perintah itu dijalankan atau tidak. Bisa saja perintah itu ada, tapi ternyata misalnya tidak dijalankan. Ya nggak bisa juga kita menyatakan sudah TSM. Karena logikanya yang dibangun di MK itu bukan hanya soal logika pelanggaran tapi logika perselisihan hasil," ujarnya.

Baca juga: Pengamat Asing Protes Dikutip Prabowo soal Jokowi Neo-Orde Baru

Selain itu, Veri menilai kubu 02 harus membuktikan apakah ada pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilunya atau tidak. Veri menyebut kubu 02 dalam permohonannya mengklaim menang atas kubu 01 tetapi tidak menunjukan bukti bagimana mereka lebih unggul.

Foto: Veri Junaidi dkk (yulida/detikcom)

"Sayangnya dari seluruh argumentasi bahwa memang dari awal mereka mengatakan bahwa hasil KPU selisihnya 16 juta, dan mereka mengklaim ternyata lebih besar dibandingkan 01, versi mereka. Tapi bagaimana kemenangan itu terjadi, ini sayangnya ada keterputusan argumentasi yang kemudian dibangun oleh kuasa hukum 02," ujarnya.

Baca juga: Gugat Hasil Pilpres, Prabowo Sodorkan Bukti Iklan Bendungan di Bioskop

"Mestinya kan kalau mereka mengklaim misal menang 10 persen, maka harus di buktikan kemenangan 10 persen itu mereka peroleh darimana, dan kesalahannya di sisi mana. Itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu bru nnti akan disampaikan ada pelanggaran yang TSM. Berdasarkam catatan ini kita tentu menyerahkan seluruh proses perselisihan pemilu ini ke MK," sambungnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara mengaku tidak setuju dengan dalil permohonan kubu 02 yang meminta paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasi. Sebab menurutnya posisi Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah bank syariah tidak menyalahi ketentuan.

"Saya nggak setuju dengan itu. Anak usaha bukan termasuk BUMN. Dewan pengawas syariah itu bukan komisaris. Itu ditempatkan bareng konsultan hukum dan kantor akuntan publik ya seperti advisor kaya law firm itu di sewa oleh dewan pengawas syariah," ujar Bivitri.

Ia menyebut akan mengamati dulu jalannya persidangan. Namun ia menilai hakim MK memiliki netralitas karena dipilih oleh pemerintah dan DPR.

Sekedar diketahui, pendapat Bivitri juga dikutip oleh tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.



Simak Juga 'Ketua MK Rela Nginap Demi Tuntaskan Berkas Sengketa Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]

(asp/asp)